JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri menilai banyak permasalahan di reklamasi Teluk Jakarta. Rokhmin mengaku sejak 1995 sudah diminta pandangan soal reklamasi di Teluk Jakarta dan saat itu dari sisi disparitas pembangunan di Indonesia ia sudah menyatakan reklamasi harus ditolak.
Dia menjelaskan, luas Jawa yang hanya 5,5 persen dari Indonesia berkontribusi 55 persen dalam pembangunan. Dan mungkin saat ini sudah mencapai 60 persen. Sedangkan, Indonesia timur, seperti Papua, Maluku, Kalimantan dan lainnya yang memiliki luas 85 persen dari wilayah Indonesia hanya memberikan kontribusi 25 persen terhadap pembangunan.
Karenanya, kata dia, dengan disparitas pembangunan antarwilayah maka kurang bijaksana kalau reklamasi dilakukan karena hanya akan mengembangkan pulau Jawa saja. “Gula pembangunan menumpuk di Jawa, sehingga terjadi disparitas pembangunan antarwilayah,” kata Rokhmin saat diskusi bertajuk ‘Nasib Reklamasi’ di Jakarta, Sabtu (23/4).
Karenanya, ia mengatakan, reklamasi yang dilakukan di Jakarta, jangan hanya melihat pada konteks pembangunan di ibukota saja melainkan juga Indonesia. Melihat reklamasi juga harus dengan dimensi yang lengkap. “Bukan hanya fisik, tapi ekonomi, sosial budaya dan lainnya,” kata politikus PDIP itu.
Ia mengatakan, karena reklamasi ini sudah berjalan dan sekarang disetop sementara, maka harus dilakukan pengkajian secara komprehensif. Kalau seandainya nanti putusannya reklamasi Teluk Jakarta tetap dilanjutkan, maka harus benar-benar memberikan keuntungan kepada masyarakat. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Reklamasi Teluk Jakarta, Jangan Cuma Berorientasi pada Bisnis
BACA ARTIKEL LAINNYA... Reklamasi Harusnya untuk Kepentingan Bangsa, Bukan Proyek Properti
Redaktur : Tim Redaksi