jpnn.com - JAKARTA - Indo Barometer menggelar survei tentang sikap warga DKI Jakarta terhadap proyek reklamasi. Dari survei yang digelar pada 8 - 10 April itu, terungkap bahwa mayoritas responden atau 58 persen menolak reklamasi.
Yang tak kalah menarik, penolakan atas reklamasi itu juga bisa berimbas pada elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama yang sudah ancang-ancang untuk maju lagi pada pemilihan kepala daerah (pilkada) di ibu kota tahun depan.
BACA JUGA: Aset Eks PNPM Mandiri Perdesaan Harus Diaudit
Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, surveinya itu memang belum mengukur kaitan antara reklamasi dengan elektabilitas gubernur yang beken disapa dengan nama Ahok itu. "Tetapi begini, isu kasus reklamasi ini memiliki dua aspek dan masih sangat dinamis," katanya seperti diberitakan JawaPos.Com.
Aspek pertama adalah masalah perizinan reklamasi yang terus jadi polemik. Sedangkan aspek kedua tak kalah seru, yakni menyangkut kasus suap di balik pembahasan dua rancangan peraturan daerah (raperda) tentang reklamasi di Teluk Jakarta.
BACA JUGA: Si Ngeri-ngeri Sedap Jadi Korban Hakim Artidjo Cs
Qodari menjelaskan, isu mengenai suap memang lebih menonjol. Karenanya jika kasus itu mengarah ke Pemprov DKI, maka elektabilitas Ahok bisa turun terus.
Terlebih, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyentuh Sunny Tanuwidjaja. Hal itu bisa berimbas ke Elektabilitas Ahok yang sampai saat ini masih tertinggi dibandingkan tokoh lain. “Karena ada temannya yang dicegah KPK, Sunny, dan beberapa hal lain," ulasnya.
BACA JUGA: Inilah 31 Prajurit Calon Pengawak Kapal Perang TNI AL
Tapi sebaliknya, kata Qodari, justru elektabilitas Ahok bisa semakin melambung ketika kasus reklamasi ternyata terus melebar di DPRD DKI. Tapi jika eksekutuf dan legislatif ternyata terseret suap reklamasi, katanya, maka publik pemilih di DKI pasti akan mencari figur selain Ahok.
”Kalau dua-duanya kena, masyarakat akan mencari alternatif," kata dia.
Lebih jauh Qodari menjelaskan, angka penolak reklamasi yang mendekati 60 persen berdampak pada elektabilitas Ahok manakala reklamasi berlanjut. Sebab, Ahok sebagai gubernur punya kewenangan melanjutkan atau membatalkan reklamasi.
"Kira-kira begitu. Kalau angka penolak mencapai 90 persen maka dampaknya lebih negatif lagi. Ini cuma 60 persen," bebernya.(ydh/jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Airlangga Layak Diperhitungkan
Redaktur : Tim Redaksi