jpnn.com, GAZA - Perjanjian rekonsiliasi Palestina ditandatangani perwakilan Fatah dan Hamas di Mesir pada 12 Oktober lalu. Satu setengah bulan kemudian, kedua faksi itu sudah kembali saling tuding.
Hari ini, Jumat (1/12) seharusnya menjadi puncak rekonsiliasi di Palestina. Yaitu, serah terima Jalur Gaza dari Hamas ke Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin Fatah. Tetapi, tahapan monumental tersebut tertunda karena dua pihak belum satu suara.
BACA JUGA: Hamas Mulai Resah, Rekonsiliasi Tak Sesuai Kesepakatan
Rabu (29/11) mereka akhirnya sepakat menunda proses serah terima pada 10 Desember mendatang. Penyerahan tersebut menjadi akhir dari kekuasaan Hamas di Tepi Barat.
’’Hamas dan Fatah telah meminta Mesir menunda transfer kekuasaan pemerintahan (di Gaza) dari tanggal 1 ke 10 Desember dengan tujuan finalisasi kesepakatan dan memastikan semua langkah rekonsiliasi nasional selesai.’’ Demikian bunyi pernyataan bersama Hamas dan Fatah.
BACA JUGA: Israel Geledah SD Palestina, Siswa Ketakutan sampai Ngompol
Belakangan ini ketegangan di antara dua faksi terbesar di Palestina itu meningkat. Beberapa jam sebelum pernyataan tersebut dirilis, Hamas dan Fatah perang komentar.
Azzam al-Ahmad, negosiator sekaligus kepala Komite Pusat Fatah, menegaskan bahwa Hamas tidak berkomitmen atas kesepakatan yang telah ditandatangani di Kairo, Mesir.
BACA JUGA: Ini Bukti Hamas Sudah Lebih Jinak kepada Israel
Mereka melarang para pegawai PA kembali bekerja di tiga kementerian di Jalur Gaza. ’’Sampai saat ini, masalah dan rintangan dari Hamas masih sama dan terus meningkat,’’ ujarnya.
Hamas di pihak lain menyatakan bahwa Fatah melakukan manuver untuk menghindari pelaksanaan kesepakatan. Pejabat senior Hamas Bassem Naim menuding Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah melanggar kesepakatan karena hingga saat dia menolak mencabut sanksi-sanksi yang dijatuhkan di Jalur Gaza.
Termasuk di antaranya penghentikan pembayaran listrik untuk Gaza dan pemotongan gaji PNS yang dipekerjakan oleh PA.
Masalah pegawai dan persenjataan menjadi isu utama atas serah terima kekuasaan itu. Sebab, PA memiliki sekitar 60 ribu PNS di Jalur Gaza. Mayoritas mereka sudah tidak bekerja dan digantikan 40–50 ribu PNS yang digaji oleh Hamas.
Nasib para pegawai yang diangkat oleh Hamas itulah yang dipertanyakan. Mundurnya serah terima juga ditengarai bakal berimbas kepada pembayaran gaji mereka pada November.
PA menegaskan, jika gaji para pegawai itu gagal dibayarkan, rekonsiliasi yang sudah disepakati bisa terancam.
Selain pegawai, pembahasan tentang perlu atau tidaknya pelucutan senjata sayap tempur Hamas, Brigade al Qassam, menjadi topik hangat. Berbeda dengan Fatah, banyak negara menganggap Hamas sebagai kelompok militan.
Perlengkapan tempur mereka jauh lebih mumpuni daripada Fatah. Sebelumnya, Hamas menyerahkan seluruh jalur perbatasan ke tangan Fatah. Termasuk di antaranya perlintasan Rafah yang berbatasan dengan Mesir.
Begitu situasi kian panas, Abbas meminta agar tidak ada lagi pernyataan ke publik terkait rekonsiliasi demi menyelamatkan tujuan nasional Palestina dan hubungan dengan Mesir. Negara tersebut yang menjembatani rekonsilasi Abbas dan Fatah. (Reuters/The Times of Israel/sha/c4/any)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fatah Resmi Kuasai Gaza, Ini Dampak Positifnya Bagi Penduduk
Redaktur & Reporter : Adil