jpnn.com, GAZA - Rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah mulai berjalan. Kemarin, Rabu (1/11) Hamas menyerahkan lima titik pelintasan di perbatasan antara Jalur Gaza dan Mesir serta Israel.
Otoritas Palestina (PA) yang berisi orang-orang dari kelompok Fatah langsung mengambil alih pos pelintasan di Erez dan Karem Shalom yang berbatasan langsung dengan Israel serta pos pelintasan di Rafah yang menghubungkan Jalur Gaza dengan Mesir.
BACA JUGA: Ada Trump dan Netanyahu Berciuman di Tembok Tepi Barat
’’Kami berharap penyerahan kontrol ini akan membuat kualitas hidup penduduk Palestina di Jalur Gaza membaik,’’ ujar Hazem Qassem, juru bicara Hamas.
Hal senada diungkapkan Osama Qawasmeh, juru bicara Fatah. Dia meyakini bahwa penerapan konkret dari rekonsiliasi nasional itu akan membuat kehidupan penduduk lebih mudah.
BACA JUGA: Bela Palestina, Pengerajin Indonesia Diganjar Penghargaan
Penduduk bisa keluar masuk untuk urusan pengobatan, mendapatkan beasiswa di universitas, maupun sekadar jalan-jalan. Hal itu sulit dilakukan saat pintu-pintu perbatasan dijaga Hamas.
Selama ini hubungan Israel dan Mesir dengan Hamas memang tidak baik. Dua negara itu yakin bahwa Hamas adalah kelompok terorisme yang merongrong negara mereka.
BACA JUGA: Hamas Berjanji Tak Gempur Israel Lagi
Saat di bawah kendali Hamas, Jalur Gaza ibarat penjara berukuran raksasa. Wilayah tersebut diblokade Israel maupun Mesir. Akses penduduk ke dunia luar sangat terbatas.
Namun, kini situasinya terasa berbeda. Di Rafah, ada mural baru yang berukuran besar dengan gambar Abbas dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi. Bendera Mesir dan Palestina juga berkibar di beberapa titik.
’’Distribusi produk-produk kini akan lebih cepat dan impor ekspor akan lebih mudah,’’ tegas Qawasmeh.
Pelintasan Erez dan Kerem Shalom dioperasikan secepatnya. Di Rafah masih menunggu datangnya pasukan kepresidenan Abbas serta penyelesaian renovasi di sisi Mesir.
Sebelumnya, Menteri Urusan Sipil PA Hussein al-Sheikh mengungkapkan bahwa pemerintahan Palestina yang baru tengah bekerja sama dengan Mesir agar Rafah bisa dibuka 15 November mendatang.
Hamas tidak hanya menyerahkan perbatasan, tetapi juga pemerintahan. Menteri-menteri Fatah sejak beberapa pekan lalu mulai mengambil alih.
Mulai Selasa (31/10) seluruh administrasi dan pendapatan dari pelintasan di Rafah dan Karem Shalom sudah diambil alih pemerintahan Abbas.
Dulu, Hamas menggunakan pendapatan itu sebagai pemasukan untuk pemerintahan di Gaza dan membayar 40–50 ribu PNS di wilayah tersebut. Para PNS itu diangkat sejak 2007. Kini gaji mereka akan dibayar Fatah.
Pembahasan rekonsiliasi selanjutnya dilangsungkan di Kairo, Mesir, pada 21 November. Mereka akan membahas keamanan dan distribusi logistik di Gaza.
Sementara itu, Alaa Tartir, direktur program di Al-Shabaka, menuturkan bahwa perubahan di perbatasan-perbatasan tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Israel tentu tidak akan semudah itu dalam membuka perbatasannya. ’’Situasi saat ini hanya akan berubah ketika pendudukan Israel berakhir,’’ paparnya.
Pendudukan Israel atas Palestina dimulai saat adanya deklarasi Balfour 2 November 1917. Saat itu Menteri Luar Negeri Inggris James Balfour menjanjikan membantu membuat negeri untuk umat Yahudi di Palestina.
Imbasnya, ratusan ribu warga Palestina harus kehilangan rumah mereka. Hari ini merupakan peringatan 100 tahun deklarasi Balfour. Para aktivis, baik dari Palestina maupun negara-negara lain, meminta agar Inggris bertanggung jawab. (Reuters/AlJazeera/sha/c15/any)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Gaza: Pemimpin Palestina Gemar Mengecewakan Rakyat
Redaktur & Reporter : Adil