JAKARTA - Analisis kebijakan Migrant Care, Wahyu Susilo, mendesak pemerintah pusat untuk melakukan desentralisasi rekruitmen dan persiapan penempatan tenaga kerja di luar negeriSebab dengan pola sentralisasi selama ini, Pemerintah Daerah (Pemda) hanya menjadi pihak terluar sehingga tidak merasa bertanggung jawab dalam masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
”Alangkah baiknya kalau itu dikelola oleh Pemda soal penempatan TKI, sehingga ada tanggung jawabnya
BACA JUGA: Muhaimin Dianggap Paling Lemah
Saya kira itu menjadi jalan keluar,” kata Wahyu di Jakarta, Sabtu (28/8).Menurut Wahyu, selama ini para kepala daerah hanya tahu ada warganya menjadi TKI setelah bermasalah, seperti diancam hukuman mati atau dianiaya majikannya
Dengan pola desentralisasi, papar alumni Universitas Sebelas Maret Solo itu, maka hal tersebut akan mengurangi mata rantai eksploitasi dan persiapan penempatan TKI dalam negeri
BACA JUGA: Wiranto: Pemerintah Selalu Lambat
Alasannya, masalah TKI tidak terlepas dari ketidakberesan proses rekrutmen dan penempatan tenaga kerja.”Yang berlangsung sekarang adalah sentralisasi
Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Abdul Malik Harahap, justru menyalahkan kepala daerah
BACA JUGA: Jelang Panen Sawit Dicari, Usai Panen Diusir
Kata dia, seharunsya dalam proses rekrutmen TKI, kepala daerah harus mewanti-wanti para warganya.Hanya saja, kata Abdul Malik, dalam proses rekrutmen ada peran calo TKI, utamanya Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS ) di daerah“Inilah yang sekarang kami hilangkanMengevaluasi kerja PPTKIS,” ucapnya(awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Supir Bus Wajib Tes Urine
Redaktur : Tim Redaksi