Rektor IAIN Sunan Ampel Dipercaya Pimpin Rekonsiliasi Warga Syiah di Sampang

JAKARTA - Pemerintah pusat dan Pemda Jawa Timur tengah berupaya mendamaikan kondisi di Sampang, Madura dengan cara rekonsiliasi. Menurut  Menko Polhukam Djoko Suyanto, dalam proses rekonsiliasi ini Pemda Jawa Timur sudah menunjuk Rektor IAIN Sunan Ampel, Prof. Dr. Abd A"la, sebagai pemimpin proses rekonsiliasi.

"Beliau (Ab A"la, red) juga mencari upaya-upaya baru sehingga upaya rekonsialiasi atau pertemuan penduduk yang mengungsi dengan yang ada di daerah Sampang sekarang ini bisa dilakukan dengan baik," kata Djoko di Jakarta, Senin, (15/7).

Dijelaskan Djoko, ada dua opsi yang nanti ditawarkan pemerintah apabila proses pertemuan antara dua kelompok yang berselisih bisa berjalan dengan baik. Opsi pertamanya, warga Syiah yang mengungsi bisa kembali ke tempat asal dengan catatan resistensi dan penolakan warga Sampang sudah berubah dibandingkan dengan yang lalu.

Yang kedua, jika opsi pertama tidak memungkinkan maka warga Syiah yang mengungsi direlokasi di tempat lain di sekitar Madura.  “Jadi ini masih proses , belum diputuskan, dan ini akan digodok oleh Tim Rekonsiliasi bersama Pemda Jawa Timur. Yang jelas mempertemukan kelompok-kelompok yang bersengketa itu jelas untuk mencari alternatif-alternatif,” sambung Djoko.

Saat ini jumlah warga Syiah yang mengungsi di Sidoarjo mencapai 2035 jiwa dari 69 Kepala Keluarga (KK). Menurut Djoko, penampungan di rumah susun itu bersifat sementara. Ia memastikan tempat sementara itu bisa dikelola dengan baik oleh Pemda.

Djoko mengklaim proses pelayanan selama warga Syiah di rusun sudah terjamin dengan baik. Kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum dan listrik sudah terpenuhi. Bahkan, lanjutnya, kini sudah mulai dibuka kelas bagi anak-anak yang berada di tempat pengungsian.

“Kita juga utamakan faktor penyelamatan atas keamanan mereka. Kemanusiaan mereka hidup berbulan-bulan di GOR yang privacy-nya tidak ada sama sekali. Antara warga yang satu dengan yang lain mereka bercampuraduk di gelanggang olahraga yang tidak kondusif dan tidak baik,” paparnya.

Menurut Djoko, setelah proses rekonsiliasi selesai akan ada perjanjian dan nota kesepakatan bersama. Tujuannya, untuk penataan kembali  infrastruktur maupun hunian warga Syiah di Sampang. “Syukur-syukur mereka tidak kembali ke tempat asalnya atau alternatif yang lain apabila tidak memungkinkan cari alternatif yang terbaik seperti apa,” katanya.

Djoko menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menugaskan menteri-menteri terkait untuk menyusun suatu rencana pembangunan infrastruktur perumahan, pendidikan dan kesehatan lainnya bagi warga Syiah Sampang dan masyarakat sekitarnya. “ Jadi yang diurusi bukan hanya para pengungsi itu tetapi juga masyarakat di sekitarnya, sehingga jangan sampai nanti seolah-olah ekslusif, yang diperhatikan hanya kelompok pengungsi tetapi juga seluruh masyarakat di sekitar mereka nanti berada,” tandasnya. (flo/jpnn)