jpnn.com, JAKARTA - Muncul usulan Sultan Zainal Abidin Syah mendapat gelar sebagai Pahlawan Nasional dari Kesultanan Tidore.
Usulan tersebut muncul dalam seminar bertajuk 'Peran Sultan Zainal Abidin Syah dalam Mempertahankan Kedaulatan NKRI', di Kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kamis (12/3).
BACA JUGA: Ada Peran Sultan Tidore dalam Sejarah Papua
Tim peneliti sejarah Sultan Zainal Abidin Syah, Suprianto Prasaga, mengatakan, negara tidak boleh melupakan kiprah Sultan Zainal yang dikenal sebagai tokoh patriotik dan nasionalisme tinggi.
"Beliau ini kan selain Sultan juga sebagai gubernur Papua pertama. Gubernur perjuangan pembebasan Irian Barat. Dia menyuarakan bahwa Irian Barat itu adalah bagian dari NKRI, yang dari kesultanan Tidore," kata Suprianto.
BACA JUGA: Kontak Senjata Terus Terjadi di Papua, Dua Aparat Keamanan RI Tewas
Suprianto menjelaskan, alasan kuat masyarakat Indonesia tidak boleh melupakan Zainal Abidin Syah karena patriotisme dalam dirinya sangat tinggi.
"Jadi, ada satu alasan tersendiri bahwa motor penggerak, dia harus mengambil keputusan (bergabung dengan NKRI), walaupun keputusan itu, dari berbagai kalangan, ada yang kontra. Dia tetap komitmen bahwa Tidore dan Irian Barat adalah bagian dari NKRI," tuturnya.
BACA JUGA: Analisis Hironimus Hilapok Tentang Wacana Pemekaran Papua
Suprianto melalui mengutip ucapan Soekarno mengenai sosok Sultan Zainal Abidin Syah. "Bung Karno bilang, 'kalau tidak ada Sultan Syah, tidak ada lagu dari Sabang sampai Merauke’."
Sementara Rektor UNJ Dr Komarudin MSi dalam paparannya juga mendukung pengusulan Sultan Zainal Abidin Syah sebagai Pahlawan Nasional.
Alasannya Sultan Zainal sangat patriotik dan nasionalistik karena kecintaannya kepada Republik Indonesia. Yang pada saat itu juga membawahi wilayah Papua.
"Kalau kita memahami sejarah Papua, kita akan tahu betapa besarnya perjuangan Sultan Zainal Abidin Syah bagi NKRI," kata Komarudin.
Dia mengingatkan, generasi saat ini tidak boleh melupakan sejarah Indonesia. Dia lalu menceritakan salah satu episode sejarah yang menunjukkan patriotik dan nasionalistik Sultan Zainal Abidin Syah.
"Saya sudah mendengar dan mendiskusikan betapa besarnya perjuangan Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Tidore. Ketika bertemu dengan Presiden Soekarno, ditanya 'mau ke manakah kesultanan Tidore?' langsung dijawab 'masuk NKRI'," ucap dia.
Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Presiden Soekarno menunjuk Sultan Tidore Zainal Abidin Syah sebagai gubernur pertama Provinsi Perjuangan Irian Barat di tahun 1956. Namun pembentukan provinsi dengan ibu kota sementara di Soa-Sio Tidore agaknya membuat Belanda tidak terima.
Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Belanda mengakui seluruh wilayah bekas jajahannya sebagai milik Indonesia kecuali Papua. Terjadi pergolakan kemudian hingga tahun 1961 muncul konfrontasi militer.
Pada 1962, ada perundingan di PBB atau dikenal dengan New York Agreement atas Papua. Ketika itu Papua masih dinyatakan belum masuk wilayah Indonesia. Kemudian tahun 1969 digelar referendum/Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang menegaskan warga Papua ingin bergabung dengan Indonesia.
Namun jauh sebelum itu, ada Konferensi Malino pada 1946. Saat itu dibahas pula apakah Papua masuk ke wilayah Indonesia. Terdapat 3 opsi yang dibicarakan dalam acara itu. Pertama, membentuk negara sendiri. Kedua, menjadi negara federal. Ketiga, opsi yang ketiga yakni bergabung dengan Republik Indonesia.
Namun, Komarudin menegaskan jawaban Sultan Zainal Abidin Syah sangat mencerminkan nasionalisme dan patriotisme.
Sultan Zainal Abidin Syah dengan tegas menjawab Tidore bergabung diri dengan NKRI. Itu sebabnya, dia menyebut sangat pantas jika Sultan Zainal Abidin Syah dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
"Kami menangkap keinginan itu, untuk bersama sama memperjuangkan agar Sultan Zainal Abidin Syah menjadi pahlawan nasional. Tentu kami tidak ragu, karena keinginan masyarakat Tidore mempunya keinginan besar, karena beliau juga memiliki jasa yang sangat luar biasa di NKRI," tandasnya. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad