jpnn.com, JAKARTA - Presidium Relawan Pemenangan Anies-Sandi semakin gencar menyerang calon Gubernur Basuki T Purnama alias Ahok.
Terbaru, kelompok yang berada di bawah komando eks Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin tersebut menuding Ahok pemimpin korup.
BACA JUGA: Sandiaga Janji Teruskan Program Kartu Jakarta Pintar
Juru bicara Presidium Relawan Pemenangan Anies-Sandi (Pras) Budi Siswanto mengatakan, memasuki masa kampanye putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, publik ibu kota harus membuka diri dan melihat Ahok secara jernih dan objektif.
Budi menyoroti perihal kompetensi dan jargon antikorupsi yang selalu digembar-gemborkan Ahok dan relawannya melalui propaganda-propaganda murahan tanpa berbasis data.
BACA JUGA: Nusron Wahid Berharap SBY Dukung Ahok-Djarot
"Bagaimana mungkin, seorang pemimpin (Ahok) yang terbelit kasus korupsi, tiba-tiba disebut bersih? Padahal, Ahok selama ini melakukan kebijakan dengan semena-mena dan tidak sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan," kata Budi saat jumpa pers Presidium Relawan Pemenangan Anies-Sandi (Pras) di Jalan KH Abdullah Syafii, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (9/3).
Sejumlah dugaan kasus korupsi yang membelit Ahok antara lain, pembelian lahan RS Sumber Waras, reklamasi Teluk Jakarta dan pembelian lahan Rusun Cengkareng.
BACA JUGA: Jaringan di Kelurahan Siap Bergerak untuk Anies-Sandi
Karena itulah, Budi mengajak publik melek pengelolaan keuangan Pemprov DKI selama tiga tahun Ahok berkuasa.
"Dana of budgeter ala Ahok tidak ada aspek akuntabilitasnya. Rakyat tidak dapat mengontrol apalagi menuntut pertanggungjawaban dalam hal pelaksanaannya. Semua terserah selera dan kepentingan Ahok. Tidak ada standar kolektivitas dan penggunaan, tidak ada audit, dan tidak ada mekanisme pertanggungjawaban," ujar Budi.
DPRD DKI selaku lembaga pengontrol pun tidak tahu dan dibungkam.
"Ini ada apa sebenarnya dengan dana dibalik CSR, kontribusi tambahan, diskresi?," tegas Budi.
"Mari kita bersikap kritis sedikit saja. Berapa dana of budgeter yang 'dimainkan Ahok' dengan para pengembang dan swasta, sementara DPRD tidak pernah mendapatkan laporannya," papar Budi. (prs/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pendukung Ahok-Djarot Mulai Bahas Strategi Kemenangan
Redaktur & Reporter : Adil