JAKARTA - Relawan dan pengungsi bencana gunung Merapi resah dengan pemberitaan televisi yang tidak akurat dan berdasar informasi yang sumirMereka berharap Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) segera bertindak tegas
BACA JUGA: Hanya KPK yang Dinilai Berintegritas
"Info yang hanya berdasar isu ngawur dan justru membuat warga cemas dan panik," kata salah seorang koordinator relawan seniman Jemek Supardi pada Jawa Pos, Minggu (7/10)
Jemek yang juga terkenal sebagai budayawan pantomim itu mencontohkan tayangan acara Silet di RCTI pada 7 November 2010 yang menyebut akan ada gempa besar di Jogja hari ini (8/11). "Presenternya menyebut Jogja sebagai kota malapetaka dan infonya berdasar paranormal
BACA JUGA: Erupsi Hambat Proses Evakuasi
Ini jelas-jelas sangat merugikan masyarakat di daerah bencana," kata Jemek.Relawan yang lain, Aryo Bilowo menjelaskan, surat protes resmi sudah dilayangkan ke KPI
Contohnya, Aryo menyebut berita di salah satu stasiun TV swasta pada 29 dan 30 Oktober 2010
BACA JUGA: Lahar Dingin Tebar Ancaman
Wartawan televisi itu melaporkan awan panas telah mencapai Jl Kaliurang Km 6,2 atau hampir 25 km dari puncak MerapiBelakangan diketahui, bahwa yang mencapai lokasi tersebut adalah hujan abu, bukan awan panas"Hari itu banyak sekali warga yang luka-luka karena kecelakaan lalu lintas akibat panik," katanya
Lalu, pada 4 November, stasiun TV yang lain melaporkan adanya korban meninggal karena lahar panasSetelah dicek, korban meninggal bukan karena lahar panas, melainkan terkena awan panasNamun, wartawan televisi itu tetap bersikukuh dengan liputannya
"Selain hal tersebut, pengulangan berita, stok gambar, running text dan sebagainya tidak menyertakan waktu, seolah-oleh semua kondisi terkini, itu membuat cemasBahkan ada relawan yang ditelpon keluarganya diminta pulang saja," katanya
Dihubungi terpisah, Ketua KPI Dadang Rahmat Hidayat mengaku segera akan merespon keluhan para relawan"Besok (hari ini) semua pemimpin redaksi TV kita panggil untuk menyampaikan protes masyarakat ini," katanya via ponsel tadi malam
Menurut Dadang, jika pemberitaan tidak akurat dan cenderung provokatif, KPI bisa melakukan tindakan"Nanti, kita lihat dulu kadar kesalahannyaYang jelas, peran media tetap penting di daerah bencana namun juga harus taat kode etik jurnalistik," katanya.(rdl/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Darwin Dinilai Gagal Benahi Sektor ESDM
Redaktur : Tim Redaksi