jpnn.com, JAKARTA - Saat ini remaja perempuan menilai partisipasi politik penting. Namun, keterlibatan remaja perempuan masih sangat rendah karena mayoritas merasakan banyak hambatan saat ingin berpartisipasi.
Menurut riset State of The World’s Girls Report (SOTWG) yang dipublikasikan Plan International, sebanyak 69 persen dari 1.000 responden remaja perempuan Indonesia (15-24 tahun) merasakan berbagai tantangan untuk berpartisipasi di bidang politik.
BACA JUGA: Kemnaker Bareng Plan Indonesia Gelar Job Fair, Pencari Kerja Yuk Ikutan!
“Beberapa hambatan di antaranya remaja perempuan berpikir politisi tidak akan mendengarkan mereka. Selain itu, mereka melihat politisi tidak banyak bicara terkait isu yang mempengaruhi perempuan,” ujar Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widiastuti dalam Dialog Antargenerasi yang diselenggarakan Yayasan Plan International Indonesia (Plan Indonesia) pada Rabu (15/3).
Kegiatan yang digelar di Universitas Indonesia ini bekerja sama dengan Yayasan Jurnal Perempuan dan Australian Volunteer Programme.
BACA JUGA: Remaja di Bawah 18 Tahun Tak Bisa Bebas Lagi Menggunakan TikTok
Beberapa temuan menarik lainnya dari riset ini adalah tentang perasaan remaja perempuan terhadap pemimpin politik.
Mayoritas remaja perempuan sebanyak 54 persen di Indonesia tidak percaya pada pemimpin politik.
BACA JUGA: Semakin Banyak Remaja Australia Vaping Meski Nyawa Jadi Taruhan
Kemudian sebanyak 30 persen remaja perempuan kurang yakin dalam menyalurkan aspirasinya kepada pemimpin politik.
Selain itu, sebanyak 20 persen remaja perempuan Indonesia melihat masyarakat tidak terlalu menerima wanita sebagai pemimpin politik nasional.
Hal ini jauh dibandingkan dengan opini responden remaja perempuan di tingkat global yang mana sebanyak 49 persen melihat wanita lebih bisa diterima untuk menjadi pemimpin politik negara.
“Bicara mengenai partisipasi politik itu tidak hanya berarti yang berhubungan dengan pemilu. Banyak hal dalam keseharian yang berhubungan dengan keputusan-keputusan penting bagi perempuan. Misal, kesehatan reproduksi dan pilihan-pilihan masa depan. Itu bisa jadi isu politik, tidak hanya isu sosial. Oleh karena, itu penting bagi perempuan terutama perempuan muda untuk bersuara,” ujar Dini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Jurnal Perempuan, Abby Gina menyatakan partisipasi kaum muda dan perempuan dalam politik merupakan syarat dari demokrasi yang inklusif.
“Penting untuk memberikan perhatian dan penguatan bagi perempuan dari kelompok muda, sebab mereka kerap mengalami tantangan berlapis untuk memasuki dunia politik yang identik sebagai ruang yang maskulin. Mereka terpinggirkan karena gender dan usia yang masih muda,” ujarnya.
Dukungan politik yang seutuhnya bagi kaum muda perempuan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi dari berbagai pihak.
Tsamara Amany, politikus muda sekaligus pendiri gerakan @temansandar, mendorong agar lebih banyak ruang politik yang terbuka bagi partisipasi kaum muda, khususnya perempuan.
“Kita perlu mengikutsertakan kelompok muda dan perempuan dalam politik, untuk memastikan praktik politik kita benar-benar utuh dan setara,” tuturnya.
Untuk menginspirasi dan mendukung peningkatan partisipasi politik kaum muda perempuan, Plan Indonesia bersama Yayasan Jurnal Perempuan menjalankan kampanye #KataKaumMuda sepanjang Maret 2023 dalam peringatan Hari Perempuan Internasional.
Puncak kampanye dilaksanakan dalam bentuk dialog antargenerasi.
Diskusi itu menghadirkan perwakilan Plan Indonesia, Jurnal Perempuan, Wakil Ketua Baleg DPR RI, politisi muda, Dosen Filsafat FIB UI, Dekan FIB UI, Australian Volunteers Program, dan Unsur Mahasiswa Komite Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UI.
Tujuan dialog ini untuk meningkatkan kesadaran dan hak politik remaja perempuan baik di kalangan mahasiswa, politisi maupun publik secara umum.
Sebagai penutup rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional, Plan Indonesia juga menyuarakan aspirasi politik kaum muda dengan mengirimkan ‘Surat untuk Pemimpin’.
Nantinya, surat bersama (joint letters) yang telah dibuat oleh perwakilan kelompok kaum muda akan dikirimkan kepada para pemimpin politik, salah satunya Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Bambang Soesatyo.
Harapannya aspirasi politik kaum muda bisa didengar oleh perwakilan rakyat maupun para politikus. (flo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi