JAKARTA - Hampir Rp 25 triliun anggaran negara tersedot untuk membayar remunerasi PNS di 76 instansi pusat. Ironisnya, kualitas PNS di Indonesia tidak sampai 50 persen yang berkualifikasi baik.
"Anggaran negara yang akan dialokasikan untuk biaya remunerasi sangat banyak, sekitar Rp 22 triliun hingga Rp 25 triliun. Itu baru pusat saja, belum lagi daerah. Kalau kualitas SDM aparatur kita masih tetap rendah seperti sekarang, itu berarti uang negara hanya terbuang sia-sia," tutur Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar usai meluncurkan Program Penilaian Mandiri secara online Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda), Rabu (20/6).
Anggaran sebesar itu, lanjutnya, belum termasuk biaya perjalanan dinas. Karena itu, setiap tahunnya belanja pegawai selalu meningkat.
"Kalau ini tidak di-manage dengan baik, pengeluaran negara yang besar untuk pegawai tidak sebanding dengan input yang diterima negara," ujarnya.
Untuk meningkatkan kualitas PNS, kata menteri yang juga politisi PAN ini, pendidikan serta pelatihan harus digenjot. Dia mengaku prihatin melihat tenaga pendidik yang hingga tujuh tahun tidak pernah mendapatkan pelatihan.
"Saya pernah tanya seorang guru sudah ikut pelatihan apa saja untuk meningkatkan kompetensi, ternyata selama tujuh tahun mengabdi belum pernah. Bagaimana bisa berkualitas baik kalau biaya pendidikan untuk PNS sangat minim. Karena itu saya selalu menyatakan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk mengurangi anggaran perjalanan dinasnya," terangnya. (Esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Didesak Tentukan Status Hukum Kader Demokrat
Redaktur : Tim Redaksi