Rencana pemerintah Australia untuk membatasi jumlah mahasiswa internasional yang bisa mendaftar mulai awal tahun depan tampaknya tidak akan terealisasi. 

Alasannya karena pihak oposisi yang terdiri dari Partai Liberal, atau yang dikenal dengan Koalisi, dan Partai Hijau akan menentang rancangan undang-undang yang dianggap kontroversial tersebut.

BACA JUGA: Dunia Hari Ini: Konvoi Truk Bantuan Untuk Gaza Dijarah Kelompok Bersenjata

Sebelumnya, pemerintah Australia yang dikuasai Partai Buruh ingin menindak lembaga pendidikan abal-abal dengan membatasi jumlah mahasiswa internasional hanya 270.000 orang mulai tahun depan.

Partai Buruh juga ingin mengembalikan jumlah imigran sementara ke angka sebelum pandemi.

BACA JUGA: Dunia Hari Ini: Rencana Airbnb Menggelar Pertarungan Gladiator di Roma Dikecam

Namun Koalisi menentang RUU yang dianggapnya "kacau dan membingungkan", karena menteri pendidikan diberikan kekuasaan untuk menetapkan batasan jumlah mahasiswa internasional.

"Pembatasan yang diusulkan dalam RUU pendidikan di parlemen ini tidak akan menyentuh solusi masalah ini," bunyi pernyataan dari juru bicara Koalisi.

BACA JUGA: Inilah Sejumlah Kekhawatiran Para Ibu Asal Indonesia Soal Penggunaan Media Sosial di Australia

"Kami tidak dapat mendukung sesuatu yang hanya akan memperparah krisis yang dibuat pemerintah ini," katanya.

Baik Partai Liberal dan Partai Buruh ingin agar jumlah Net Overseas Migration dikurangi, termasuk jumlah mahasiswa internasional.

Pemerintah Australia mengatakan mereka memperkirakan jumlahnya akan menjadi 260.000 di tahun keuangan 2024-2025, sementara Pemimpin Oposisi Peter Dutton mengatakan partainya akan menargetkan "sekitar 160.000."

Menteri Pendidikan Jason Clare mengatakan keputusan Koalisi untuk memblokir RUU akan menghancurkan kredibilitas Peter Dutton dalam hal migrasi.

"Tidak pernah dalam hidup saya melihat Peter Dutton bersekongkol dengan Partai Hijau mengenai migrasi," katanya.

"Anda tidak bisa bicara keras soal imigrasi lalu bersikap lunak soal ini."

Peter sebelumnya mengatakan ia akan bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk membatasi jumlah mahasiswa asing agar mengurangi masalah ketersediaan perumahan.

Sementara Partai Hijau sudah sejak lama menentang RUU tersebut.

"Pembatasan mahasiswa internasional yang sembrono dan kacau dari Partai Buruh akhirnya gagal sebagaimana mestinya," kata Mahreen Faruqi dari Partai Hijau.

"Ini adalah bagaimana seharusnya Anda tidak membuat kebijakan."

Jika RUU tersebut tidak disahkan oleh parlemen akhir bulan ini, peraturan kontroversial yang dikenal sebagai Arahan Menteri 107 akan tetap berlaku.

Arahan yang berlaku sejak Desember tersebut mengharuskan pejabat imigrasi memprioritaskan aplikasi bagi mahasiswa dengan tawaran dari lembaga yang dianggap tidak berisiko.

Namun ini berarti universitas yang lebih besar dan bergengsi dapat mendaftarkan lebih banyak mahasiswa internasional, sementara universitas regional yang lebih kecil mengalami nasib yang lebih buruk.Universitas di tengah ketidakpastian

Luke Sheehy, kepala eksekutif lembaga Universities Australia, mengatakan konfirmasi jika arahan tersebut akan tetap berlaku berarti "perang terhadap sektor pendidikan internasional di negara ini akan terus berlanjut."

"Menyalahkan mahasiswa internasional atas masalah perumahan dan migrasi adalah salah besar," katanya.

"Pada tahun pemilihan, kedua belah pihak politik perlu bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka ingin berinvestasi di masa depan, atau apakah mereka ingin melanjutkan perang palsu ini hingga pemilu?"

Dengan RUU-nya masih dibahas di parlemen, beberapa universitas sudah mengambil langkah yang berbeda-beda.

Ada yang terus membuka pendaftaran untuk mahasiswa pada tahun 2025, sementara yang lainnya menghentikan pendaftaran mahasiswa internasional.

Beberapa universitas yang menutup pendaftaran juga membuat daftar tunggu agar tidak melampaui batasan yang telah diberikan kepada mereka.

Vicki Thomson, kepala eksekutif Group of Eight, yang mewakili beberapa universitas paling bergengsi di Australia, mengatakan keputusan Koalisi untuk memblokir RUU tersebut merupakan sebuah kemenangan.

Ia mengatakan mahasiswa internasional "disalahkan karena segala hal, mulai dari krisis perumahan hingga semakin mahalnya biaya hidup, tetapi tidak bertanggung jawab atas keduanya".

Diproduksi oleh Natasya Salim dari laporan dalam bahasa Inggris

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dunia Hari ini: Trump Bertemu Biden untuk Mempersiapkan Transisi Kekuasaan