JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Honing Sani menegaskan bahwa fraksinya menolak program pemerintah melalui Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membagikan beras bagi keluarga miskin (Raskin) yang ke 14 kalinya dengan jumlah penerima 17,4 juta penduduk miskin. Alasannya, ada perbedaan data yang dimiliki Bolog dengan pemeirntah.
"Fraksi PDI-P menolak dibagikannya beras bagi keluarga miskin sebanyak 14 kali untuk 17,4 juta orang miskin karena jumlah orang miskin yang diusung Bulog berbeda dengan apa yang diklaim pemerintah," kata Honing saat rapat Komisi IV dengan Dirut Bulog, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Senin (19/3).
Dalam kesempatan yang sama, anggota Fraksi Golkar di Komisi IV, Siswono Yudho Husodo juga meragukan efektifitas penyaluran Raskin. "Jangan salah paham. Golkar bukan menolak membantu orang miskin. Kita perlu mengkritisi data Gakin (keluarga miskin) yang 17,4 juta dan meragukan efektifitas mekanisme pembagian Raskin," kata Siswono.
Selain itu, rekan satu fraksi dengan Siswono Yudho Husodo, Firman Soebagyo menyoal permintaan tambahan dana oleh Bulog sebesar Rp5,9 triliun untuk Raskin ke-14. "Dalam paket APBN Perubahan, Bulog mengajukan lagi tambahan dana Rp5,9 triliun sementara hubungan sebab akibatnya tidak transparan," kata Firman.
Menyikapi pernyataan Fraksi PDI-P dan Golkar, Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso menegaskan, rencana pembagian Raskin ke-14 dan tambahan dana harus dilakukan karena ada kondisi darurat yakni efek dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Ya, memang ada sesuatu yang darurat, yaitu kenaikan harga BBM. Kalau tetap bertahan pada anggaran yang disetujui APBN sebesar Rp17 triliun, maka pembagian Raskin ke-14 tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu Bulog perlu tambahan dana Rp5,9 triliun lagi," tegas Sutarto.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirut Bulog: Banyak Pemda Tolak Operasi Pasar
Redaktur : Tim Redaksi