jpnn.com, BANTEN - Rencana Divestasi Bank Banten dari Bank Jabar Banten (BJB) mendapat dukungan penuh dari masayarakat setmpat.
Itu karena secara geografis, Bank BJB bukan lagi bank yang mewakili masyarakat Banten.
BACA JUGA: Bank BJB Raih Juara 1 Annual Report Award 2016
Bank Banten kini sudah bisa menjadi wadah tempat menyimpan uang secara aman untuk masyarakat Banten.
Rencana divestasi Bank Banten dari BJB pun mendapat dukungan dari Ketua Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Banten, Ahmad Yuslizar.
BACA JUGA: DPRD Minta Pemprov Tambah Anggaran ke Bank Banten
Menurutnya, Pospera sangat mendukung kemajuan Bank Banten termasuk adanya rencana penarikan seluruh aset Bank Banten yang ada di BJB agar Bank Banten bisa berskala nasional.
“Sudah seharusnya Bank Banten mengambil alih dana-dana yang ada di BJB. Tentu dengan sayarat kongkrit demi kebutuhan dan kesejahteraan warga Banten,” kata Bang Yos panggilan akrabnya pada Rabu (4/10).
BACA JUGA: Bank BJB Siapkan Dana Tunai Rp 9,6 Triliun
Sebagai Bank milik Pemerintah Provinsi Bantenyang sudah melepaskan diri dari BJB, Yos mendesak agar rencana ini harus segera direalisasikan dengan cepat.
Dirinya yakin rencana divestasi (pelepasan) ini akan dukungan penuh dari masyarakat.
“Sudah saatnya memang, Banten ini memiliki bank skala nasional yang bisa memberikan kepercayaan buat masyarakat Banten khususnya dan masyarakat Indonesia secara umum,” ujarnya.
Pospera, kata Bang Yos, mendesak agar pemerintah Provinsi Banten untuk bergerak cepat.
Jangan sampai ini tertunda-tunda yang bisa mengakibatkan adanya kebingungan di antara masyarakat Banten yang ingin menyimpan uangnya.
“Saya kira ini harus mendapat respons positif dari pemprov. Harus ada langkah cepat agar divestasi ini bisa segera terwujud,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah meminta agar Pemprov Banten mendorong agar segera melakukan divestasi saham dari BJB.
“Tidak perlu kita tambah lagi modal ke BJB. Buat apa? Justru kita akan mendorong dilakukan divestasi (pelepasan/pengurangan). Anggaran yang ada di BJB itu akan kita tarik semua untuk dimasukkan ke Bank Banten,” ujar Asep.
Sebenarnya, lanjut Asep, rencana penarikan modal di BJB sudah mencuat saat Pemprov Banten dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten, Nata Irawan.
“Ya ini terhenti. Karena memang sekarang ini ada gubernur baru (Gubernur Wahidin Halim), ya kita serahkan ke gubernur baru. DPRD kan hanya mengingatkan saja,” kata Asep.
Menurutnya, modal Bank Banten perlu ditambah agar perusahaan semakin sehat.
“Ini berguna untuk menjaga agar Pemprov Banten tetap menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali di Bank Banten,” terangnya.
Dia meyakini jika modal di BJB dialihkan ke Bank Banten, dalam kurun waktu 2 - 3 tahun Bank Banten sudah bisa memberi dividen kepada Pemprov Banten.
“Untuk itu, direksi Bank Banten perlu serius, prospek bisnis ke depan harus bergerak cepat untuk memulihkan kondisi Bank Banten agar lebih sehat. Ibaratnya kita membeli rumah yang atapnya bolong-bolong, temboknya sudah kusam, dan lainnya, jadi harus direnovasi dulu biar bagus. Butuh kesabaran memang,” ujarnya.
Meski demikian, persoalan divestasi ini harus dikomunikasikan lebih lanjut dengan gubernur selaku pemegang saham dan pemegang kebijakan di Pemprov Banten.
“Saya juga sudah meminta Komisi III agar membuat kesimpulan hasil rapat (internal), salah satunya membahas penyertaan modal untuk Bank Banten dan soal divestasi BJB,” katanya.
Secara terpisah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Banten Hudaya Latuconsina membenarkan soal rencana penarikan saham dari BJB saat era penjabat Nata Irawan.
“Divestasi terhadap BJB itu tidak bisa serta merta seperti perusahaan biasa, karena BJB itu sudah perusahaan Tbk. Prosesnya harus melalui proses penjualan saham,” terang Hudaya.
Dia mengungkapkan, informasinya pemprov akan menambah saham ke BJB sepanjang dividen yang diperoleh dari BJB itu berkontribusi terhadap pendapat asli daerah (PAD) Banten.
Di mana, dari penyertaan modal di BJB sebesar Rp130 miliar, nilai dividen terakhir pada 2016 sebesar Rp49 miliar.
“Kalau kita ingin beri tambahan, bagaimana kita dorong kesanggupan memberi dividen yang lebih besar. Nah itu yang akan dilakukan oleh gubernur. Tinggal menunggu saja nanti keputusannya,” tutur Hudaya.(rmo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia