"Jika Jokowi bersikap demikian, ini sesuatu yang sangat aneh dan sebuah kebijakan yang sangat menyakitkan hati wong cilik yang selama ini memilih Jokowi," kata Neta, menjawab JPNN, Rabu (19/12).
Dijelaskan Neta, menghilangkan premium dari Jakarta bukan langkah produktif dan tidak ada hubungan dengan pengurangan kemacetan. "Yang ada justru gelombang protes masyarakat. Kebijakan tersebut sangat diskriminatif," ujar Neta.
Lantas apakah Jokowi menyepelekan masalah kemacetan DKI? Bagaimana koordinasi Jokowi dengan Polda khususnya Direktrorat Lalu Lintas? Neta menilai betul Jokowi terlihat sangat menyepelekan masalah kemacetan Jakarta.
"Hal itu terjadi karena Jokowi tidak paham akar permasalahan lalu lintas Jakarta yang sesungguhnya. Sehingga Jokowi sekenanya mengambil jalan pintas," kata Neta. Ia pun menilai koordinasi Jokowi dengan Polda sama dengan koordinasi instansi lain yang lebih mengedepankan arogansi sektoral.
Seperti diketahui untuk menekan penggunaan mobil pribadi, Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat pengadaan bus-bus baru untuk angkutan kota. Selain itu, pemerintah pusat juga diminta membatasi pasokan premium bagi kendaraan pribadi.
"Gubernur (Jokowi) juga sudah usahakan ke Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono), Jakarta tidak ada lagi premium. Makanya akan kami bangun apartemen sewa bulanan," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/12). (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Segera Pastikan Proyek Monorel
Redaktur : Tim Redaksi