jpnn.com - JAKARTA - Rencana Joko Widodo-Jusuf Kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi setelah resmi menjabat Presiden dan Wapres, mesti dikaji kembali sebelum dilaksanakan.
Aktivis politik, Ahmad Kasino, menyatakan, rencana itu harus ditinjau dan dipikirkan masak-masak, serta mencari jalan penyelesaian lain untuk mengatasi defisit anggaran.
BACA JUGA: Jokowi-JK Hadiri Pembukaan Muktamar PKB
Tokoh gerakan mahasiswa 98 itu ingatkan, terpilihnya Jokowi sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia adalah kemauan kuat rakyat Indonesia yang ingin mencari pemimpin yang mewakili suasana batin rakyat Indonesia yang diwakili oleh pemimpin jujur, sederhana dan merakyat.
"Ini sebetulnya modal sosial dan momentum yang sungguh luar biasa untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik," terang Kasino saat diwawancara Rakyat Merdeka Online, Sabtu (30/8).
BACA JUGA: Dinamika DPR Periode 2014-2019 Kian Buruk
Menurutnya, kenaikan harga BBM bisa memicu proses delegitimasi awal terhadap pemerintahan Jokowi karena sangat sensitif bagi kehidupan rakyat. Sekali saja BBM naik, maka harga kebutuhan pokok, transprotasi dan lainnya pun akan naik.
Dia meminta Jokowi untuk memikirkan masak-masak dampak itu. Jokowi juga harus menjauhkan diri dari pengaruh para ekonom neoliberal yang sedang mengerumuninya untuk memberi masukan-masukan hal ekonomi.
"Saran saya untuk mengatasi ini, Jokowi harus bertemu dengan kalangan ekonom yang nasionalis dan kerakyatan seperti DR Rizal Ramli, Kwik Kian Gie, DR Hendri Saparini, Ichsanudin Noorsy dan lainnya, untuk membicarakan jalan lain mengatasi defisit anggaran, asalkan tidak menaikkan harga BBM," terangnya. (ald/rmo/jpnn)
BACA JUGA: Makin Sibuk, Kesehatan SBY Terganggu
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Butuh 1.000 Triliun per Tahun
Redaktur : Tim Redaksi