jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Unair Airlangga Pribadi Kusman menilai rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, memunculkan narasi di publik berupa politisasi hukum.
"Mempertimbangkan terkait kemungkinan adanya tendensi politik dari kasus tersebut, sepertinya dugaan tersebut sangat mungkin terjadi," kata Airlangga kepada awak media, Minggu (9/6).
BACA JUGA: Usut Kasus Gratifikasi dan TPPU Rita Widyasari, KPK Sita Ratusan Kendaraan hingga Mata Uang Asing
KPK memanggil Hasto pada Senin (10/6) besok, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku.
Airlangga mengatakan unsur politik yang kental dari pemanggilan Hasto perlu dibaca dari regulasi kelembagaan KPK.
BACA JUGA: Gibran Bagikan Buku Bersampul Jan Ethes, Hasto PDIP Merespons Begini
Terutama, setelah disahkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Airlangga menyebut aturan itu memasung independensi KPK dengan menempatkan lembaga antirasuah di bawah unsur eksekutif, yakni Presiden RI.
BACA JUGA: PDIP Tak Setuju Pemilihan Melalui MPR, Hasto Singgung Pidato Megawati Pas Rakernas
"Hal ini memberikan ruang bagi KPK untuk digunakan menjadi instrumen oleh kekuasaan," kata pria kelahiran Jombang, Jawa Timur itu.
Airlangga kemudian mengungkit kondisi kekinian yang membuat unsur politik menjadi kental dari rencana KPK memanggil Hasto.
Misalnya, kata dia, Hasto menjadi politikus yang rajin bersuara kritis terhadap pemerintahan di tengah terjadinya pelemahan demokrasi.
"Hasto sendiri merupakan politisi yang beberapa waktu ini dikenal memiliki suara yang kritis terhadap kekuasaan," kata Airlangga.
Menurutnya, nuansa politik makin kental setelah Hasto sudah mengungkapkan secara jernih persoalan kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.
"Maka, pemanggilan oleh KPK kali ini juga patut dipertanyakan," kata Airlangga.
Toh, lanjut dia, proses pemanggilan Hasto oleh KPK dilakukan menyambut dimulainya proses politik menuju pilkada 2024.
Airlangga jadi bertanya-tanya soal pemanggilan Hasto bisa saja berhubungan dengan upaya pelemahan PDI Perjuangan menyambut pilkada 2024.
"Saatnya keadilan dan supremasi hukum ditegakkan kembali dan pentingnya penempatan kembali KPK sebagai lembaga independen yang melindungi dirinya dari upaya politisasi hukum oleh kekuasaan," ungkap Direktur Centre for Governance and Citizenship Studies (CGCS) itu. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hasto Ungkap PDIP Berkomunikasi ke PKB & PPP Buat Usung Kandidat Pilgub Jateng 2024
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan