jpnn.com, JAKARTA - Salah satu program andalan yang disuarakan pasangan capres-cawapres nomor urut dua pada Pemilu 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming adalah makan siang gratis.
Program yang bakal memakan anggaran sebesar Rp 400 triliun itu disebut bersumber dari pengoptimalan penerimaan negara berupa pajak.
BACA JUGA: Sekjen Gerindra: Program Makan Siang dan Susu Gratis Demi Menyiapkan SDM Unggul
Pengamat ekonomi Bhima Yudhistira menilai pemakaian hasil pajak untuk program tersebut berpotensi berdampak bagi perekonomian nasional. Bahkan, mengganggu program yang sudah dijalankan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Belanja rutin pemerintah bisa dikalahkan misalnya belanja pegawai dan belanja barang, kemudian program infrastruktur juga terancam tidak jalan," kata Bhima ketika dihubungi JPNN, Kamis (21/12).
BACA JUGA: Jusuf Kalla Membeberkan Alasan Mendukung Anies, Singgung Makan Siang Hari Jumat
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan pun bisa terganggu, bahkan terancam tidak berlanjut ketika program makan siang gratis ala Prabowo dipaksakan.
"Jadi, akan ada kontradiksi antara mempertahankan makan siang gratis dan melanjutkan IKN," ujar Bhima.
BACA JUGA: Arumi Bachsin Menyesalkan Video Gibran Soal Program Makan Siang dan Susu Gratis Direkayasa
Pria yang juga Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) itu menyebut apabila Prabowo-Gibran mengandalkan penerimaan pajak saat ini, pastinya Rp 400 triliun anggaran untuk makan siang gratis tidak akan cukup.
"Apalagi APBN-nya defisit. Kecuali tim ekonomi Prabowo bisa melakukan lima strategi perpajakan," ujar Bhima.
Pertama, kubu Prabowo harus menutup kebocoran penerimaan pajak termasuk menuntaskan kasus skandal pajak Rp 349 triliun.
Kedua, menutup celah kebocoran pajak dari pertambangan dan perkebunan ilegal. Ketiga, meningkatkan penerimaan pajak perusahaan digital atau over the top.
"Keempat, reformasi pajak kekayaan untuk 20 persen individu terkaya di Indonesia. Kelima, windfall profit tax atau pajak anomali harga komoditas dan pajak produksi batu bara," kata dia.
Dia pun mengingatkan kembali jika makan siang gratis itu dipaksakan, maka banyak masyarakat yang akan protes karena terdampak pengalokasiaan anggaran.
"Sementara jika penerimaan pajak didorong secara tidak tepat maka pengusaha dan masyarakat pasti akan protes, misalnya dengan menaikan PPN itu blunder ke ekonomi (nasional)," kata dia.
Sebelumnya Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Panji Irawan menyampaikan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengoptimalkan penerimaan negara utamanya dari pajak untuk membiayai program makanan dan susu gratis.
“Pak Prabowo has a dream mau ngasih makanan dan susu kepada anak kecil, dan ibu hamil. Tentu saja itu perlu biaya, kami sudah menghitung, jadi memang angkanya bisa mencapai mungkin ratusan triliun rupiah,” kata Panji dalam Debat Tim Capres bertajuk “Arah dan Wajah Pasar Modal Indonesia 2024”, di Grha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis.
Dengan demikian, terdapat satu program prioritas yang telah disiapkan pasangan Prabowo-Gibran yaitu penyempurnaan sistem penerimaan negara dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).
“Masih banyak yang bisa diotak-atik dari sisi revenue tidak hanya tax (pajak), tetapi juga penerimaan non pajak. Jadi kami akan otak- atik di situ dan membangun BPN dan mendapatkan penerimaan negara yang seharusnya masuk ke negara yang belum optimal. Di sisi lain, tentu saja perlu intensifikasi dan tentu saja kami perlu menaikkan tax ratio,” ujar Andi. (cuy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Relawan ABJ Sebut Program Makan Siang & Susu Gratis Prabowo-Gibran Gerakkan Ekonomi Rakyat
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan