jpnn.com, JAKARTA - Langkah - langkah yang diambil PSSI belum progresif dan lamban terkait skandal pengaturan skor. Padahal, yang terciduk Satgas Antimafia Bola, tiga orang di antaranya petinggi PSSI.
Ya, dua di antaranya sudah berstatus tersangka, yakni anggota Exco PSSI Johar Lin Eng dan anggota Komdis PSSI Dwi Irianto alias Mbah Putih. Lalu, mantan anggota Exco Hidayat masih berstatus saksi. Karena itu, publik berharap wacana terkait Komite Ad Hoc Integrity segera direalisasikan.
BACA JUGA: Polri Kembali Periksa Sekjen PSSI Soal Kasus Pengaturan Skor
Ternyata, keseriusan PSSI soal realisasi pembentukan Komite Ad Hoc Integrity belum terwujud. Faktanya, rencana pembentukan badan yang nantinya bertujuan untuk menangani kasus match fixing dan match setting di sepak bola tanah air itu baru akan benar-benar direalisasikan pada 2020.
Setelah pertemuan PSSI dengan Integrity Executive Legal Affairs AFC Mohammad Yazid Bin Zakaria, Selasa (15/1), rencana berubah menjadi membentuk komite percobaan.
BACA JUGA: Polisi Usut Dugaan Pengaturan Skor di Liga 1
Artinya, hanya cikal bakal untuk sebuah departemen khusus di bawah kesekjenan PSSI. Departemen itu pun baru akan dibentuk pada 2020.
Padahal, masalah match fixing dan match setting sudah marak di Indonesia. Saking maraknya polisi membentuk Satgas Anti Mafia Bola untuk menyelesaikannya. Sedangkan PSSI, masih berkutat pada tata cara dan sistem yang harus dijalankan dan puncaknya pembentukan departemen pada 2020.
BACA JUGA: Petinggi PSSI Iwan Budianto Berpotensi Jadi Tersangka
Sekjen PSSI Ratu Tisha menegaskan, untuk mendirikan sebuah departemen Integrity harus dipikir matang-matang. Alasannya, departemen itu tidak bersifat sementara.
’’Bukan cepat yang kami targetkan, tetapi efektif. Sebab, ini terkait dengan isu match integrity dan merupakan hal yang sangat sensitif di sepak bola,’’ katanya.
Nantinya, Tisha menjelaskan, apabila sudah jadi, departemen integrity akan bekerja memasok bukti dan masukan kepada Badan Yudisial PSSI, yakni Komite Disiplin, Komite Etik, dan Komite Banding. Bukti-buktinya bisa melalui betting patterns dan pengamatan di lapangan.
’’Sementara semua tahu, Badan Yudisial saat ini juga disibukkan dengan perkara keolahragaan, jadi tidak bisa fokus,’’ paparnya.
Dalam pertemuan Selasa, juga dihadiri perwakilan Polri. Tapi, bukan dari Satgas Antimafia Bola. Datangnya pun juga terlambat, tidak mengikuti pertemuan secara maksimal. Meski begitu, Karobinops Sops Polri Brigjen Polisi Imam Sugianto mengatakan, Polri dan PSSI memang perlu berkolaborasi dan bersinergi.
Karena itu akan lebih baik jika dituangkan dalam MoU. ”Dengan adanya sinergi, maka kami akan tahu tugas pokok dan fungsi masing-masing,” kata Imam.
Soal kolaborasi dengan polisi, Tisha menjelaskan, seharusnya Satgas Anti Mafia Bola hanya bisa melakukan pemeriksaan di area criminal offense. Artinya, pelanggaran-pelanggaran pidana yang ada di seputaran terjadinya dugaan match fixing.
’’Sedangkan untuk membuktikan ada tidaknya match fixing ada di PSSI. Dihukumnya juga di PSSI. Jadi, dua badan ini harus bekerja sama dengan baik,’’ terangnya.
Di sisi lain, General Manager APPI Ponaryo Astaman yang juga hadir pada pertemuan PSSI dengan AFC di Hotel Sultan Jakarta, Selasa, menerangkan bahwa pembicaraan itu hanya sebatas pemaparan. Itu terkait match fixing versi AFC.
’’Ya, hanya kategorinya seperti apa, siapa saja yang terlibat, pencegahannya. Itu saja, tidak ada pembentukan Komite Ad Hoc,’’ ucapnya.
Pertemuan PSSI dengan AFC terkait Komite Ad Hoc itu juga tidak mengikutsertakan pemerintah. Sesmenpora Gatot Dewa Broto mengaku tidak tahu menahu terkait pertemuan itu. Padahal, harusnya pemerintah diajak karena masuk dalam sinergi untuk memberantas pengaturan skor. ’’Belum ada ajakan. Mungkin mereka ingin konsentrasi di internal PSSI dulu,’’ ucapnya. (rid/ham)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Vigit Setor Rp115 Juta Agar PS Mojokerto Promosi ke Liga 2
Redaktur & Reporter : Soetomo