jpnn.com, JAKARTA - Rencana pelaksanaan seleksi nasional (Silatnas) honorer K2 kembali berubah. Pasalnya, Silatnas bersama Presiden Joko Widodo yang digadang digelar 14 April di Bandung itu tidak mendapat izin dari Bawaslu. Maklum, mulai 14 April sudah masuk masa tenang Pemilu Serentak 2019.
"14 April sudah masuk masa tenang jadi tidak boleh ada deklarasi," kata Iman Supriatna, penggagas Silatnas Bandung kepada JPNN, Selasa (9/4).
BACA JUGA: Honorer K2 Pendukung Jokowi Optimistis Diangkat PNS Tahun Ini
Iman menjelaskan, pihaknya sudah dipanggil Bawaslu Jawa Barat. Pihak Bawaslu mengatakan tidak bisa ada kegiatan yang berbau kampanye dan deklarasi di masa tenang. Penyelenggara Silatnas disarankan membuat agenda yang lebih elegan.
BACA JUGA: Simak nih Pernyataan Sejumlah Pimpinan Honorer K2 Pendukung Prabowo
BACA JUGA: Simak nih Pernyataan Sejumlah Pimpinan Honorer K2 Pendukung Prabowo
"Kegiatan kami harus mengikuti jadwal TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf) dan Bawaslu Pusat. Kegiatannya dikemas jadi dialog interaktif dengan tema bedah RUU ASN versi terbaru," jelasnya.
Dialog yang diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu massa honorer K2 ini, tetap dihadiri Jokowi. Sebab, sudah ada kesepakatan bersama TKN.
BACA JUGA: Jadwal Silatnas Honorer K2 Belum Jelas, Muncul Wacana Kenduri Nasional
BACA JUGA: Mungkinkah Silatnas Honorer K2 Digelar sebelum Pilpres? Ah, Berat Mas
"TKN mintanya massa 20 ribu sampai 45 ribu. Jadi nanti kegiatannya bukan deklarasi lagi tapi dialog bersama Presiden Jokowi. Ini masih dimatangkan terus," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bambang: Honorer K2 Jangan Main Dua Kaki, ke Prabowo Saja
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad