JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dimintai mulai menyadari semakin runtuhnya kewibawaan pemerintahan saat ini. Terlebih lagi, krisis otoritas semakin membesar seiring gagalnya negara melindungi masyarakatnya.
Penilaian itu disampaikan staf pengajar di FISIP Universitas Indonesia, Mulyana W Kusumah, Jumat (5/4), menanggapi serangkaian aksi kekerasan akhir-akhir ini, termasuk serbuan ke Lapas Cebongan, Yogyakarta dan pembakaran kantor pemerintahan di Palopo. Menurut Mulyana, aksi-aksi itu merupakan kekerasan konspiratif sebagai dampak krisis kewibawaan di pusat kekuasaan.
"Presiden SBY sebagai kepala negara dan pemerintahan harus melakukan langkah-langkah konstitusional untuk segera memulihkan crisis gezag (otoritas, red). Ini perlu dilakukan agar Indonesia dapat tetap bisa tegak sebagai negara hukum," kata Mulyana.
Kriminolog UI yang pernah memimpin Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) itu menambahkan, UUD 1945 sudah menegaskan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. "Tujuan itu akan gagal bila Presiden tidak mampu menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab konstitusional secara efektif," ulasnya.
Meski demikian bekas anggota KPU yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies itu juga mengingatkan MPR ,DPR dan DPD dalam sisa masa jabatan 1,5 tahun ini agar serius dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mengawal pencapaian tujuan-tujuan konstitusi dan penegakan kedaulatan hukum. "Para aktor di lembaga-lembaga negara diharapkan tidak terjebak dalam sindroma selebritas dan membangun narasi politik untuk kepentingan pemilu," cetusnya.(ara/jpnn)
Penilaian itu disampaikan staf pengajar di FISIP Universitas Indonesia, Mulyana W Kusumah, Jumat (5/4), menanggapi serangkaian aksi kekerasan akhir-akhir ini, termasuk serbuan ke Lapas Cebongan, Yogyakarta dan pembakaran kantor pemerintahan di Palopo. Menurut Mulyana, aksi-aksi itu merupakan kekerasan konspiratif sebagai dampak krisis kewibawaan di pusat kekuasaan.
"Presiden SBY sebagai kepala negara dan pemerintahan harus melakukan langkah-langkah konstitusional untuk segera memulihkan crisis gezag (otoritas, red). Ini perlu dilakukan agar Indonesia dapat tetap bisa tegak sebagai negara hukum," kata Mulyana.
Kriminolog UI yang pernah memimpin Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP) itu menambahkan, UUD 1945 sudah menegaskan bahwa tujuan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. "Tujuan itu akan gagal bila Presiden tidak mampu menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab konstitusional secara efektif," ulasnya.
Meski demikian bekas anggota KPU yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies itu juga mengingatkan MPR ,DPR dan DPD dalam sisa masa jabatan 1,5 tahun ini agar serius dalam menjalankan peran dan fungsinya untuk mengawal pencapaian tujuan-tujuan konstitusi dan penegakan kedaulatan hukum. "Para aktor di lembaga-lembaga negara diharapkan tidak terjebak dalam sindroma selebritas dan membangun narasi politik untuk kepentingan pemilu," cetusnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mendagri: Kalau Protes RUU Ormas Harus Jelas
Redaktur : Tim Redaksi