JAKARTA - Munculnya opsi tiga nama bandara baru pengganti bandara Polonia Medan yang terungkap dari seminar yang digelar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) bekerjasama dengan Pemkab Deliserdang, Selasa (28/2), ternyata mengundang perdebatan.
Bagaimana sebenarnya mekanisme pemberian nama bandara? Direktur Bandara, Kemenhub, Bambang Cahyono, menjelaskan, memang pemberian nama lebih berdasarkan usulan atau aspirasi yang berkembang di masyarakat setempat.
Usulan yang ada, lanjut Bambang, disalurkan ke DPRD Sumut. Lantas, nama yang disetujui dewan, dibawa Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, untuk disampaikan ke kemenhub. "Biasanya usulan nama satu, lantas kita menetapkan saja," ujar Bambang kepada JPNN.
Bagaimana jika bandara baru itu diberi nama dengan nama tokoh? Dijelaskan, memang akan muncul perdebatan panjang tatkala di daerah tersebut nama tokoh atau pahlawannya banyak. "Seperti Padang, di sana banyak pahlawannya, lantas kita namai Bandara Minangkabau saja. Di Lombok juga, kita namai Bandara Internasional Lombok," terangnya.
Yang pasti, lanjutnya, pemberian nama sangat memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat. "Tapi kalau nggak ada usulan ya kita namai saja Bandara Internasional Kualanamu," katanya.
Terkait dengan progres pembangunan bandara itu sendiri, Bambang meyakinkan paling lambat akhir tahun ini atau awal 2013 sudah bisa dioperasikan. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gubernur Bengkulu Non Aktif ke Cipinang
Redaktur : Tim Redaksi