Reshuffle Kabinet Tanpa Menteri Rini? Sama juga Bohong

Rabu, 06 Mei 2015 – 11:55 WIB
Menteri Rini dan Presiden Jokowi. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, perombakan kabinet tidak akan signifikan jika Presiden Joko Widodo masih saja mempertahankan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno.

Menurutnya, melemahnya perekonomian Indonesia terjadi karena BUMN tidak mampu menopang pertumbuhan perekonomian dengan baik. "BUMN itu seharusnya menopang perekonomian nasional yang memburuk, bukan pasif atau malah ikut berpartisipasi terhadap memburuknya ekonomi nasional," kata Igor di Jakarta, Rabu (6/5).

BACA JUGA: Fahri Ingatkan Jokowi Hati-Hati Pilih Menteri Baru

Dia menegaskan, Menteri BUMN Rini Soemarno seharusnya menjadi gerbong utama dalam barisan reshuffle menteri kabinet Jokowi. "Kalau Jokowi-JK melakukan reshuffle tanpa Rini Soemarno itu tidak signifikan atau sama juga bohong," kata Igor.

Menurutnya, masalah ekonomi timbul karena Jokowi dinilai terlalu lemah menerima masukan-masukan dari tim kabinet ekonominya. “Bisa jadi karena Jokowi terpaksa membuat kebijakan-kebijakan tidak populer demi kepentingan oknum tim ekonomi yang tidak bertangggungjawab,” kata Igor.

BACA JUGA: Polisi Tembak Pembunuh Dua Anggota Kodim Aceh Utara

Dalam konteks ini, dia menilai Rini Soemarno bertanggungjawab karena turut mendukung kebijakan kenaikan BBM yang seharusnya subsidi BBM dialokasikan untuk pendidikan, ternyata diarahkan ke BUMN-BUMN.

BACA JUGA: Novel Baswedan Disarankan Bikin Testimoni

Rini Soemarno

Desakan untuk melakukan reshuffle terhadap Rini Soemarno dinilai sangat kuat, karena Menteri BUMN itu diduga Igor membangun jaringan komunitas baru dengan mengangkat direksi/komisaris sehingga dapat dikendalikan untuk kepentingannya sendiri.

Selain itu, banyaknya tudingan negatif terhadap Rini Soemarno terkait penguasaan sumber daya alam oleh keluarga besar Soemarno, hingga saat ini tidak ada klarifikasi yang berarti. "Ini yang menjadi beban Presiden Jokowi, sehingga berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi kita," tuturnya.

Igor menambahkan, opsi reshuffle ini penting untuk menjaga keseimbangan dan popularitas Presiden Jokowi di mata publik yang dipersepsikan semakin merosot. "Reshuffle kabinet kerja nanti harus menempatkan 'the right man on the right place, dan menihilkan menteri yang punya 'hidden agenda' sehingga program nawacita bisa segera diimplementasikan secara benar," katanya. (boy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Polri Diminta Transparan Usut Pamen Polisi Penerima Suap Bandar Narkoba


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler