jpnn.com - JAKARTA – Menyeruak kabar Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat ini.
Diprediksi, Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapat jatah kursi menteri.
BACA JUGA: Ssttt... Jago Tembak Polri Sudah Stand By di Nusakambangan
Pengamat komunikasi politik Heri Budianto mengatakan, kinerja kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan tetap solid jika reshuffle dilakukan terhadap menteri dari non parpol.
Heri menjelaskan, jika Golkar dan PAN akan mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri non parpol yang seharusnya digeser. Sehingga, kinerja pemerintahan akan tetap solid.
BACA JUGA: Ingat Pak Tito, Jangan Cuma jadi Kapolri yang Kompeten
"Kalau Golkar mau mengincar jatah parpol maka benturannya akan keras apalagi Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres dan datang belakangan. Sebetulnya dia aman ambil posisi non parpol," kata Heri, Rabu (13/7).
"Kalau ngambil porsi menteri non parpol, tidak ada risiko politiknya," timpal Heri.
BACA JUGA: Selfie Bahagia Jenderal Badrodin Setelah Lepas Jabatan
Pendiri lembaga Polcomm Institute ini mengatakan, saat ini ada 20 kursi menteri non parpol. Semua posisinya strategis. Komposisi kabinet saat ini masih didominasi kalangan non parpol. Menteri dari parpol hanya 14 orang.
Padahal, dukungan dan fungsi parpol dalam memerkuat pemerintahan sangat besar dan strategis. Sebab, parpol yang memiliki kursi di DPR.
"Padahal nyatanya yang keringetan parpol dan punya basis massa dan kekuatan politik di parlemen," kata dia.
Namun, saat ini menteri dari parpol hanya diberi posisi tidak strategis, diganggu dan dirusak terus. Dengan dasar itu, seharusnya jika presiden hendak melakukan reshuffle kabinet dengan memasukkan PAN dan Golkar, maka yang diambil adalah posisi menteri non parpol dan strategis.
"Jadi sangat realistis ambil jatah non parpol. Kinerja menteri non parpol juga terbukti jeblok," tegasnya.
Ia mengatakan, menteri-menteri di bidang ekonomi terbukti tidak mampu mengeksekusi arahan presiden untuk meningkatkan ekonomi nasional. Ia mencontohkan soal daging saja, meskipun Presiden Jokowi sudah mengultimatum agar harga di angka Rp 80.000 per kilogram, menteri terkait tidak mampu memberi solusi.
Jika dilihat dari sisi kinerja, terbukti menteri-menteri non parpol terutama yang di bidang ekonomi kinerjanya melempem.
Faktanya, ekonomi Indonesia remuk dan daya beli masyarakat turun, harga komoditas hancur, ekspor lemah, impor nambah, harga-harga bahan pokok naik terus.
"Penanganan mudik kacau balau, pangan remuk, pajak tidak memenuhi target, sehingga harus ada kebijakan tax amnesty," tegasnya.
Ia juga menyebut 12 paket kebijakan ekonomi yang digalakkan pemerintah tidak jalan lantaran para menteri dari non parpol tidak bisa menerjemahkan dengan implementasi kongkrit arahan presiden.
Karena itu, Heri menilai reshuffle kali ini perlu merombak menteri ekonomi yang sudah terbukti gagal mengimplementasikan nawacita Presiden Jokowi. “Golkar dan PAN bisa ambil kursi menteri nonparpol itu,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan DPR Minta KPK Tidak Tebang Pilih Usut Suap Reklamasi
Redaktur : Tim Redaksi