"Ditandatangani Presiden tanggal 10 Desember 2012," ujar juru bicara presiden Julian Aldrin Pasha Selasa (11/12). Pembahasan draf revisi PP ini memang sempat menuai kontroversi. Pimpinan KPK merasa tidak dilibatkan. Padahal, aturan itu dibuat pada dasarnya untuk kelangsungan kerja lembaga antikorupsi tersebut.
Dalam PP terbaru, pemerintah mengatur pola 4-4-2. Yaitu, pegawai jaksa dan penyidik Polri di KPK ditugaskan selama empat tahun dan dapat diperpanjang empat tahun lalu dua tahun. Jadi, maksimal mereka akan bertugas di komisi antirasuah itu selama sepuluh tahun.
Lewat dari batas itu, para pegawai harus kembali ke institusi awalnya. Ini berbeda dengan keinginan KPK yang menginginkan masa tugas pegawai adalah 12 tahun. Hal tersebut sudah diungkapkan Ketua KPK Abraham Samad usai bertemu Presiden Yudhoyono, Senin lalu.
"KPK inginnya 12 tahun. Mestinya dipahami semua pihak masih butuh stabilitas SDM. Kalau tidak 12 itu instabil. Layanan publiknya menurun kuantitas dan kualitas, yang rugi tidak hanya KPK masyarakat juga kan," papar Abraham.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto juga belum sepenuhnya setuju dengan draf revisi PP 63. Bukan hanya karena tidak dilibatkan, tapi juga karena tidak adanya klausul bahwa KPK bisa menanyakan pada pegawainya bersedia atau tidak kembali pada induknya. "Ini kan untuk mencegah conflict of interest," kata Bambang Senin kemarin.
Kini KPK, mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima keputusan Presiden yang tertuang dalam PP tersebut. "Kalau sudah ditandatangan ya kita terima. Apapun yang sudah jadi konsensus maka kewajiban kita menjalankan," kata Abraham. (flo/jpnn).
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dipo Dituding Lempar Isu untuk Hanguskan Anggaran
Redaktur : Tim Redaksi