jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah pusat resmi melarang masyarakat mudik Lebaran 2021. Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Ramadan dan Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah selama 6-17 Mei 2021.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menilai pilihan pelarangan dan pengendalian jadi keputusan terbaik saat mudik lebaran 2021.
Dia berharap masyarakat tidak lengah apalagi situasi COVID-19 saat ini sedang menurun.
"Jangan sampai terjadi kemudian gelombang kedua karena kita lengah, dan mudik ini bagian dari pergerakkan massa yang paling gede (besar) dalam sejarah, sehingga potensi itu mesti mitigasi sejak awal,” kata Ganjar Ganjar usai memimpin Rapat Penanganan COVID-19 Jawa Tengah dan Larangan Mudik di ruang rapat gedung A kantor Pemprov Jateng, Senin (12/4).
BACA JUGA: Ternyata Ini Penyebab Pemerintah Melarang Mudik Lebaran
Kemudian, lanjut Ganjar, pada masa pelarangan mudik akan ada pos penyekatan di wilayah perbatasan Jateng dengan DIY, Jatim, dan JJabar.
Dia telah meminta kepala daerah untuk mendukung pelarangan tersebut.
BACA JUGA: Cegah Warga ‘Curi Start’ Mudik, Korlantas Polri Gelar Operasi Keselamatan
“Akan ada pos terpadu, jadi penyekatan secara detail dan teman-teman dari Polda sudah menyiapkan itu, kami dukung dari kabupaten kota termasuk titik perbatasan wilayah yang ada,” tegasnya.
Pemprov Jateng juga telah menyiapkan tiga skenario yang dilakukan menyusul adanya pelarangan mudik. Hal itu disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro.
Skenario pertama adalah pra-larangan dari tanggal 1-5 Mei sebagai antisipasi mudik dini. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan akan ada potensi warga melakukan mudik dini yaitu sekitar 20 persen dari data Kemenhub.
“Data survei Kementerian Perhubungan. Ada potensi pemudik Jawa Tengah sekitar 4, 6 juta,” tutur Henggar.
Menurutnya, pemprov akan coba mengantisipasi dengan melakukan posko mobile.
Menurutnya, posko mobile ini akan menggandeng instansi terkait, dari kabupaten dan kota, TNI–Polri.
Harapannya seperti yang disampaikan Dirlantas (Dirlantas Polda Jateng), sebelum masa pelarangan ini juga sudah ada pembatasan pergerakan orang yang masuk ke Jawa Tengah,” sambung Henggar.
Skenario kedua yaitu terkait orang-orang yang sudah telanjur mudik dengan berbagai cara dan telah sampai di kampung halaman.
Pemprov berencana mengoptimalisasikan gerekan PPKM mikro. “Di Jawa Tengah ada Jogo Tonggo. Nanti optimalisasinya di situ. Jadi itu yang akan melakukan penanganan terhadap orang yang terlanjur mudik dan sudah sampai ke kampung halaman,” imbuhnya.
Skenario ketiga, pemprov akan melakukan operasi pada saat pelarangan. Tentunya nanti titik-titiknya ditentukan oleh kepolisian.
“Kami bersama di situ, sinergi di lapangan,” tutur dia lebih lanjut.
Dari catatannya tahun lalu itu, total jumlah pemudik di Jawa Tengah yang menggunakan moda transportasi darat, laut, dan udara sekitar 661 ribu.
Jumlah itu berdasarkan mereka yang mudik karena memang dengan berbagai alasan.
Sementara itu Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Jateng, Kombes Pol. Rudy Syafirudin, mengatakan, Polri juga melakukan kegiatan sosialisasi agar masyarakat tak mudik tahun ini. Sebab jika mudik tetap dilakukan maka akan membahayakan pihak lain.
Hal itu untuk memastikan keselamatan bagi pemudik dan orang yang dikunjunginya. “Itu yang paling masif kita kerjakan,” kata Rudy.
Menurutnya, saat pelaksanaan kegiatan, akan menempatkan personel di rest area selama 24 jam. Petugas akan mengingatkan masyarakat agar berada di tempat itu hanya 50 persen dari kapasitas.
"Kami juga sudah imbau pada pengelola rest area untuk betul-betul mematuhi aturan agar hanya 50 persen saja pengunjung di rest area tersebut," tegasnya.
Terkait penyekatan, pihaknya telah menyiapkan 11.217 personel yang akan ditempatkan di 198 pos Operasi Ketupat Candi. Selain itu, juga terdapat 14 titik pos penyekatan perbatasan. (flo/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Natalia