jpnn.com, JAKARTA - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menyatakan bertekat memberantas sindikat mafia Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan hal itu menjadi salah satu resolusi 2023 BP2MI untuk melindungi dan memuliakan para PMI yang notabene merupakan penyumbang bagi devisa negara.
BACA JUGA: BP2MI Ungkap Hasil Investigasi Kasus Pembunuhan PMI Oleh Terduga Pelaku Wowon Cs
"Sikap tegas tanpa kompromi kepada para mafia penempatan ilegal PMI adalah harga mati. Ini pesan kami, tidak ada kata kompromi dalam penempatan ilegal PMI. Perlindungan PMI adalah harga mati," kata Benny kepada wartawan, Selasa (31/1).
Benny menegaskan negara tidak boleh kalah dengan mafia PMI dan harus hadir dan hukum harus bekerja.
BACA JUGA: Benny Rhamdani: BP2MI Akan Melawan Mafia Perdagangan Orang
"Kami tidak mengenal kata lelah untuk melindungi PMI. Kata lelah mendekatkan diri pada sikap menyerah. Jika sekali saja menyerah, maka selamanya kalah," tegas Benny.
Menurut dia, praktek perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan. Bisnis kotor para sindikat dan mafia ini harus dihentikan dan para pelakunya hatus dipenjarakan bahkan dimiskinkan dari kekayaan yang diperoleh dari seluruh kejahatannya.
BACA JUGA: Kepala BP2MI Kesal Masih Ada Pemalakan kepada PMI
"Pelimdungan kepada PMI adalah pelindungan utuh dan menyeluruh." tegas Benny.
Benny juga mendorong perluasan penempatan skema Government to Government (G to G), serta Government to Private (G to P), untuk beberapa negara baru penempatan pada tahun ini.
Menurutnya, aneh jika BP2MI yang sudah berdiri sejak bernama BNP2TK 16 tahun yang lalu, tetapi skema G To G hanya berlaku dengan dua negara saja, yaitu Jepang dan Korea Selatan.
"Karena itu kami akan memberikan dukungan agar kemnaker sesuai kewenagannya, memperluas kebijakan kerjasama dengan negara-negara lain dengan skema Government to Government (G to G), serta Government to Private (G to P)," ungkap Benny.
Benny lantas mengungkapkan pencapaian pada 2023 BP2MI dalam penempatan PMI ke luar negeri.
Dia menyebutkan pada 2022 lalu, telah terlaksana kerjasama untuk penempatan G to G Jerman, dan pelepasan PMI Jerman pada 16 Januari 2023.
"Jika negara turut campur dalam proses penempatan PMI, dari sebelum berangkat, sesaat berangkat, masa kerja, sampai pada akhir masa kerja, maka negara harusnya yakin percaya diri, bahwa pelindungan menyeluruh dan perlakuan hormat, sepenuhnya bisa diberikan kepada PMI” ucap Benny.
Selain itu, resolusi BP2MI pada 2023 diarahkan agar tranformasi yang sedang berjalan menuju tata kelola penempatan dan pindungan PMI, akan lebih cepat dirasakan.
Perubahan besar yang sedang berjalan, lebih cepat diwujudnyatakan.
Resolusi 2023, BP2Ml bisa tercapai melalui beberapa langkah. Pertama, melalui penguatan kelembagaan.
Kedua, penerbitan berbagai regulasi yang menunjukan negara tidak sekedar hadir tapi juga berpihak kepada PMI dan keluarganya.
Ketiga, kebijakan yang secara operasional efektif dan efisien melalui pelayan yang cepat, mudah dan murah secara biaya.
Keempat, penyediaan fasilitas istimewa sebagai bentuk penghormatan dan upaya memuliakan PMI.
"Kelima, pemberantasan dan penegakan hukum secara tuntas dari hulu kehilir atas setiap praktek kejahatan kemanusiaan perdagangan orang, dan terakhir pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan secara utuh kepada PMI dan keluarganya,” pungkas Benny.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul