Respons Ganjar Soal Vaksin Covid-19 Kedaluwarsa di Kudus, Tegas

Senin, 08 November 2021 – 18:45 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di kantorny. Foto: IG @ganjarpranowo

jpnn.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo angkat bicara soal adanya vaksin Covid-19 kedaluwarsa di Kabupaten Kudus.

Ganjar membantah vaksin itu kedaluwarsa akibat keterlambatan dalam proses pendistribusian ke daerah-daerah. 

BACA JUGA: Pak Ganjar Minta Lansia Diprioritaskan untuk Vaksin Covid-19

“Kemarin, ada yang bilang katanya kelamaan di provinsi, tidak,” kata Ganjar usai memimpin Rapat Penanganan Covid-19 Jawa Tengah di Semarang, Senin (8/11). 

Ganjar menjelaskan bahwa di provinsi, paling lama hanya sehari atau dua hari. 

BACA JUGA: 4 Ribuan Vaksin Dikabarkan Kedaluwarsa di Kudus, Bang Saleh Merespons Begini

“Begitu datang, kami minta hari itu juga segera diambil,” ungkapnya. 

Ganjar menjelaskan adanya vaksin Covid-19 yang kedaluwarsa di Kabupaten Kudus diduga karena kiriman vaksin dari pemerintah pusat memang sudah hampir habis masa berlakunya.

BACA JUGA: Gawat! 100 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Terancam Kedaluwarsa

Orang nomor satu di Jateng itu mencontohkan Kabupaten Purbalingga beberapa waktu lalu datang ke Kementerian Kesehatan untuk meminta tambahan vaksin Covid-19 dan diberikan vaksin limpahan dari Tangerang yang hanya tinggal beberapa hari saja sudah kedaluwarsa.

"Memang dari sananya sudah mendekati expired. Kasus Purbalingga contohnya, mereka dapat langsung dari Kemenkes tetapi mendekati expired, tetapi mereka sanggup menyelesaikan sebelum expired. Jadi, bagus itu," ujarnya.

Lebih lanjut Ganjar mengaku tidak pernah lelah mengingatkan bupati/wali kota terkait dengan masa kedaluwarsa vaksin Covid-19.

"Saya ingatkan terus, tiap minggu kami ingatkan. Awas ya, sekian vaksin akan expired tanggal sekian, segera disuntikkan, yang tidak sanggup angkat tangan agar kami pindahkan ke daerah lain," paparnya.

Sebelumnya, Ganjar berkali-kali mengusulkan jatah vaksin Covid-19 tidak ditentukan Kemenkes, melainkan oleh pemerintah provinsi.

"Izinkan alokasinya tidak ditentukan dari Kemenkes, kami saja dari pemprov yang tahu persis daerah mana yang butuh percepatan. Daerah yang capaiannya bagus, ya, harus diberi reward bagus. Masa minta alokasi saja ndak dikasih, padahal mereka sudah bekerja keras," pungkas Ganjar Pranowo. (antara/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler