jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN, Hj Intan Fauzi mengatakan berbagai kebijakan Pemerintah untuk melakukan terobosan dalam Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baik agar perekonomian Indonesia tidak terpuruk dan terkoreksi lebih dalam akibat pandemi.
Namun, skema program pemulihan ekonomi yang telah dirancang, memerlukan kepastian hukum dan implementasi di lapangan serta butuh kecepatan berlomba dengan waktu penanganan yang terus berjalan.
BACA JUGA: Intan Fauzi DPR: Target Penurunan Angka Stunting Tahun 2024 Akan Sulit Tercapai, Begini Alasannya
“Antara lain Pemerintah mengeluarkan relaksasi iuran bagi peserta BP Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) yaitu berupa pemotongan sebesar 90 persen untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),” kata Intan Fauzi dalam keterangan persnya, Kamis (9/7/2020).
Sementara untuk Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) hanya penundaan pembayaran. Total anggaran yang dapat dihemat mencapai Rp 12,36 triliun, yang berasal dari fasilitas JKM sebesar Rp 1,3 triliun, fasilitas JKK Rp 2,6 triliun, dan fasilitas JP Rp 8,74 triliun.
BACA JUGA: Prajurit TNI AL Dikerahkan Menuju Rumah Warga di Lima Kelurahan, Ada Apa?
Namun peserta BPJamsostek belum dapat menikmati relaksasi ini yang rencananya berlaku selama 3 bulan dan salah satu skema pencegahan terjadinya PHK.
Sedianya, kata Intan, aturan kelonggaran ini akan di tuangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP).
Sayangnya, hingga kini, PP sebagai payung hukum implementasi program belum juga terbit.
“Hal ini saya pertanyakan pada Raker Komisi IX DPR RI dengan Menaker dan Dirut BPJS.
Alasannya, perlu waktu untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara tehnis,” katanya.
Sementara ketentuan pengurangan iuran ini tidak berlaku surut artinya berlaku sejak PP diterbitkan.
Padahal, esensi dari paket stimulus ekonomi di bidang ketenagakerjaan ini mencegah terjadinya gelombang PHK.
Menurutnya, rencananya relaksasi penyesuaian iuran dimulai April dan dapat diperpanjang selama 3 bulan, sementara saat ini sudah berada di pertengahan Juli 2020 dan masih terbentur aturan untuk implementasi konkret.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich