jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah mendengar aspirasi yang disampaikan para pengemudi ojek online, yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (27/3).
Mereka mengeluhkan rendahnya tarif yang ditetapkan perusahaan akibat adanya perang tarif antarpenyedia.
BACA JUGA: Pengemudi Ojek Online Sampaikan 3 Keluhan ke Presiden Jokowi
Berdasarkan cerita perwakilan ojek online yang ditemui Presiden Jokowi di Istana, tarif yang berlaku salah satu penyedia saat ini ada yang Rp 1.600 per kilometer. "Jadi kalau 6 kilometer itu baru dapat sepuluh ribu, jadi mereka merasa kurang," ujar Budi Karya Sumadi.
Padahal, menurut pengemudi ojek online, idealnya, tarif yang ditetapkan Rp. 2.500 per kilometer.
BACA JUGA: Jokowi Tunggu Rekomendasi ADKASI
Untuk itu, rencananya pemerintah akan melakukan mediasi antara pengemudi online dengan penyedia aplikasi. "Rencananya akan melakukan mediasi besok (hari ini) jam 16.00," imbuhnya.
Presiden Jokowi menambahkan, pihaknya sudah meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara untuk mengumpulkan para penyedia aplikasi. "Diundang plus termasuk graber-grabernya diajak bicara. Intinya dicari jalan tengah agar tidak merugikan," ujarnya.
BACA JUGA: Demo Pengemudi Ojek Online Diwarnai Aksi Sweeping
Terkait solusi yang akan ditawarkan pemerintah, Mantan Walikota Solo itu belum bisa membeberkan. Namun secara pribadi, pihaknya mengusulkan agar ada patokan tarif bawah dan atas ojek online. "Mungkin ke situ, tapi belum. Besok akan diputuskan setelah pertemuan itu dilakukan," imbuhnya.
Untuk diketahui, saat ini, aturan terkait tarif atas dan bawah baru berlaku untuk angkutan taksi online. Ketentuan tersebut berlaku sejak tahun lalu setelah keluarnya peraturan menteri perhubungan (Permenhub) Nomor 108 tahun 2017.
Sementara itu, menanggapi keluhan mitra pengemudi yang disampaikan lewat aksi demo, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata menyebutkan bahwa pihaknya menghargai hak setiap warga negara, termasuk para mitra pengemudi, untuk menyampaikan pendapat selama dilakukan secara damai dan dalam koridor hukum dan peraturan yang berlaku.
”Grab selalu membuka jalur komunikasi dua arah secara rutin untuk menerima aspirasi, umpan balik dan masukan dari para mitra pengemudi,” ujar Ridzki, kemarin (27/3).
Ridzki menyatakan Grab sebagai perusahaan mitra pengemudi, membuka ruang diskusi seluas-luasnya baik melalui pertemuan tatap muka seperti forum dan kunjungan ke basecamp para mitra, maupun akun media sosial, blog bahkan membuka grup pesan instan antara mitra pengemudi dan tim operasional Grab.
”Kami sarankan para mitra pengemudi untuk menggunakan jalur-jalur komunikasi yang telah disediakan,” ujar Ridzki. (jun/far/agf)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Semua Pemain Politik Harus Paham Jokowi Kader PDIP
Redaktur & Reporter : Soetomo