jpnn.com, SURABAYA - Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri (RS PTN) meminta tambahan pegawai negeri sipil (PNS). Pasalnya, 70 persen tenaga kerja di RS PTN rerata statusnya kontrak sehingga sewaktu-waktu pelayanan bisa terganggu.
"RS PTN se-Indonesia kebanyakan pekerjanya outsourching sehingga kami sering kesulitan membayar gaji mereka. Hanya 30 persen PNS yang gajinya sudah dibayar negara,” kata Dirut RS Universitas Airlangga Prof Dr Nasronudin dalam Inaugural Meeting Asosiasi RS PTN Indonesia yang berlangsung sejak 28-29 Oktober di Surabaya.
BACA JUGA: Perangkat Desa Anggap Jokowi Ingkar Janji
Dia menyebutkan, RS Unair jadi laboratorium besar bagi mahasiswa. Namun ada kendala dana dan SDM yang didominasi kontrak membuat RS Unair megap-megap. Belum lagi tarif BPJS yang plafonnya sangat rendah sehingga beban RS jadi besar.
"RS Unair harus bersaing dengan rumah sakit yang sebagian besar sudah terakreditasi. Jumlahnya pun cukup banyak dengan berbagai tipe," terangnya.
BACA JUGA: Horeee... Presiden Jokowi Bakal Temui Massa PPDI
Rektor Unair Mohammad Nasih menambahkan, pihaknya mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan RS. Tidak mungkin Unair membebankan biaya operasional RS dari SPP mahasiswa.
"Kalau SPP mahasiwa sebagian besar disalurkan untuk RS Unair, ya bagaimana bisa kami menuju 500 besar dunia. Unair kan dituntut harus masuk dalam 500 kelas dunia jadi pembiayaan pendidikan dan RS harus tersendiri," paparnya.
BACA JUGA: Ini Daftar Nama 23 Lembaga Dibubarkan, PNS Dialihkan
Menanggapi itu, Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, Kemenristekdikti membutuhkan 8000 PNS karena sejak 2015 tidak ada rekrutmen. Tahun 2017 ada lowongan, sayangnya Kemenristekdikti hanya mendapatkan kuota 1500 orang dari usulan 7500 orang.
"Dari sini kelihatan, untuk mengganti dosen yang pensiun saja susahnya minta ampun. Tiap tahun ada 1500 dosen yang pensiun, tapi begitu ada rekrutmen kuota yang dikasi sangat sedikit," tuturnya.
Nasir menyarankan kepada RS PTN untuk mengasuransikan pegawai kontraknya agar tidak pindah ke RS lainnya. Untuk pembiayaannya RS PTN bisa bekerja sama dengan swasta agar bisa menutupi operasional.
“Tapi ingat saham pemerintah harus dominan. Kalau dalam perjalanan RS PTN meminjam dana kepada swasta bukan berarti saham pemerintah dibeli,” tegasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh, Pejabat Pajak Ketahuan Bawa Sabu-sabu
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad