jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar tidak mau ambil pusing dengan ancaman reshuffle kabinet yang ramai di media sosial belakangan ini, menyusul beredar video Presiden Joko Widodo yang marah-marah.
Abdul Halim atau yang akrab dipanggil Gus Menteri itu memilih untuk fokus bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai arahan Presiden Jokowi.
BACA JUGA: Gus Menteri Minta Segera Digitalisasi Desa Wisata
"Saya menyikapi bahwa itu sebagai sebuah warning kepada pembantu-pembantunya, saya menyikapinya, pertama itu sebagai kewajaran dari seorang pemimpin," ungkap Gus Menteri dalam program televisi swasta Mata Najwa, Rabu (1/7/2020).
Gus Menteri melanjutkan, begitu Jokowi menyinggung soal pergantian kabinet, Ia langsung melakukan introspeksi apa saja tugas-tugas yang diberikan presiden yang dianggap belum diselesaikan, terutama merespon pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Jokowi Memarahi Menterinya, Wanita Emas: Sangat Menyentuh Rakyat
Mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu mengatakan, Kementerian yang dipimpinnya sudah maksimalkan merespon wabah virus Corona (Covid-19) yang melanda hampir seluruh desa di Indonesia.
Salah satunya membuat kebijakan pengalihan Dana Desa terhadap Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa untuk masyarakat desa yang terdampak Covid-19.
BACA JUGA: Analisis Laode Ida Soal Presiden Tiba-tiba Memarahi Para Menterinya
Tidak hanya itu, Kemendes PDTT juga mengeluarkan Surat Edaran tentang Padat Karya Tunai Desa yakni pemberdayaan masyarakat desa yang miskin dan marginal, bersifat produktif yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk menambah pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.
"Maka saya menganggap atau menilai bahwa saya sudah bekerja secara maksimal, percepatan sudah saya lakukan, maka ya sudah. Saya tidak usah melihat orang lain (kinerja Menteri yang lain)," imbuhnya.
Selebihnya, soal reshufle kabinet Gus Menteri menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi yang mempunyai hak preogratif untuk mengangkat sekaligus memberhentikan para pembantu-pembantunya.
"Jadi begini, tugas saya adalah bekerja dan melaksanakan arahan beliau secara maksimal itu tugas saya. Kewenangan beliau adalah memilih dan mengganti menterinya," pungkasnya.(ikl/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich