jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 4-6 minggu. Wacana tersebut mendapat respons pro dan kontra.
Kelompok yang mendukung menilai PPKM Darurat perlu diperpanjang guna menekan laju penularan virus corona (Covid-19) di tanah air. Sementara yang menolak, mempertimbangkan dampak ekonomi yang akan porak-poranda akibat dari kebijakan tersebut.
BACA JUGA: Rakyat Mengeluh, HNW Tagih Janji Pemerintah Menyalurkan Bansos PPKM Darurat
Menanggapi kondisi ini, Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi 17 Agustus 1945 Jakarta Rudyono Darsono mengajak seluruh pihak bersatu dan bahu-membahu dalam mengatasi segala persoalan yang timbul akibat pandemi.
“Hari ini benar-benar butuh kerja sama dan kesadaran semua pihak. Bagaimana PPKM bisa berhasil menyelamatkan bangsa ini bisa berhasil dan pengusaha tidak sampai harus gulung tikar dan melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya,” kata Rudyono, Kamis (15/7).
BACA JUGA: PPKM Darurat, Kemenaker Berupaya Bendung Potensi PHK
Rudyono menilai perpanjangan PPKM saat ini penting untuk dilakukan demi menyelamatkan bangsa dari kehancuran yang lebih besar.
“Perpanjangan PPKM saat ini menjadi sebuah kebutuhan untuk menyelamatkan bangsa,” kata dia.
Sebagai seorang akademisi yang sekaligus pengusaha, Rudyono berpandangan melalui PPKM Darurat di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, penanganan pandemi lebih terarah. Perlahan namun pasti, segala persoalan yang muncul sebelum PPKM Darurat diberlakukan mulai teratasi.
“Kalau kita bicara kenapa setelah PPKM kok jumlah positif rate malah naik? Ya, ini yang saya sampaikan tadi, sejak komando penanganan Covid-19 dipegang LBP (Luhut Binsar Pandjaitan), semua persyaratan utama penanggulangan Covid-19 coba dijalankan dengan lebih baik dan sesuai track-nya. Penambahan atau peningkatan jumlah penderita positif Covid-19 secara otomatis terjadi seiring dengan bertambahnya jumlah tes swab PCR dan antigen yang dijalankan pemerintah di seluruh Indonesia dengan benar dan masif," ujar Rudyono.
Oleh karena itu, kata dia, tidak heran jumlah penderita positif yang terdata naik dengan sangat drastis. “Sebenarnya juga sebelumnya sudah sangat banyak namun tidak terdata dengan baik,” imbuhnya.
Rudyono mengakui akan ada dampak negatif dari perpanjangan PPKM Darurat. Khususnya risiko ekonomi yang dirasakan segala lapisan masyarakat. Kondisi ini yang juga membuat dilema pengambil keputusan.
“Memang PPKM ini seperti kita berhadapan dengan buah simalakama, dimakan bapak mati tidak dimakan ibu mati. Tetapi keputusan tetap harus diambil, pasti dengan analisa dan pilihan terbaik untuk masa depan bangsa. Permasalahan perekonomian bukan tidak penting. Ini juga sisi kehidupan berbangsa yang harus benar-benar mendapat pertimbangan utama seperti yang selalu saya sampaikan, penyelamatan nyawa anak bangsa harus menjadi prioritas utama,” papar Rudyono.
“Di sini kepemimpinan seorang kepala negara diuji,” imbuhnya.
Meski begitu, menurut Rudyono, saat ini nyawa manusia lebih penting, karena tak bisa kembali apabila sudah hilang. Sementara perekonomian, dinilainya masih bisa dipulihkan nantinya.
Agar tidak terlalu terdampak, misalnya, kata dia, para pelaku ekonomi bisa diberikan kompensasi semasa PPKM Darurat diperpanjang.
“Cara untuk penyelamatan ekonomi jangka pendek masih cukup banyak jalan, atau cara yang bisa digunakan pemerintah sebagai komponen untuk meringankan beban pengusaha dan buruh, dengan satu syarat, bukan lagi memakai kesombongan atau menang-menangan karena kekuasaan,” paparnya.
Intinya, kata dia, jangan pakai lagi gaya-gaya adu domba atau tekanan gaya orde baru.
Rudyono pun mengajak seluruh pihak untuk berkorban sejenak di masa sekarang ini. Hal tersebut demi kepentingan bangsa yang lebih besar.
“Semua harus mau berkorban, pengusaha dan pemerintah. Butuh ketegasan dan koordinasi yang baik antara pemerintah dengan pengusaha secara langsung tidak lagi lewat calo atau broker atau apa pun yang selama ini menganggap atau dianggap mereka bisa menjadi corong penguasa," kata dia.
Seiring dengan perpanjangan PPKM Darurat, Rudyono juga menyarankan percepatan vaksinasi nasional. Oleh karena itu, herd immunity atau kekebalan komunal bisa segera tercapai. Pada akhirnya, selain masyarakat sehat, perekonomian bisa juga pulih kembali.
“Tingkatkan optimisme masyarakat, percepat dan perluas akses masyarakat untuk mendapatkan vaksin nasional. Di samping antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah mempercepat untuk menambah rumah sakit darurat di seluruh wilayah serta jangan sampai kekurangan stok obat dan menjalankan hukum atau peraturan dengan benar,” tegas Rudyono.
Dia meminta pemerintah untuk menindak para mafia yang bermain di tengah krisis akibat pandemi ini.
“Jangan ada lagi masyarakat kecil yang menjadi korban akibat kenaikan harga maupun kelangkaan obat Covid, oksigen dan lainnya,” tegas Rudyono.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich