jpnn.com, JAKARTA - Sekjen DPP Taruna Merah Putih, Restu Hapsari mengingatkan semua pihak untuk menggunakan politik akal sehat serta mengutamakan persatuan bangsa dan negara dalam menyikapi hasil Pemilu 2019.
"Kita harus menggunakan politik akal sehat ya dan juga mengutamakan persatuan bangsa dan negara. Hasil Pemilu 2019 akan kita ketahui bersama nanti dari hasil rekap berjenjang perhitungan suara manual di tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan seterusnya yang dilakukan secara resmi oleh KPU. Maka sungguh tidak pada tempatnya bila masih ada yang memaksakan kehendak bahkan dengan kehendaknya menyatakan diri sebagai pemenang sebelum resmi ditetapkan," ujar Restu dalam pernyataan persnya, Selasa (7/5).
BACA JUGA: KPU Tak Keberatan Kematian Petugas KPPS Diselidiki
BACA JUGA: Kelompok Cipayung Tolak Upaya Mendelegitimasi Proses dan Hasil Pemilu
Restu juga mendukung pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang meminta pihak-pihak yang mencoba memecah belah persatuan bangsa dengan mendelegitimasi lembaga pemerintah untuk segera menghentikan langkah itu. Peringatan Wiranto penting bahwa pemerintah dan didukung oleh TNI dan Polri akan menindak tegas bagi siapa pun yang mencoba mendelegitimasi lembaga pemerintah, termasuk penyelenggara pemilu tentunya.
BACA JUGA: Kelelahan, Ketua KPU Kabupaten Bekasi Tumbang
“Pasca-pemilu saya mencermati bahwa masih ada upaya beberapa pihak yang melakukan tekanan kepada KPU dan bahkan melakukan provokasi kepada masyarakat terkait hasil pemilu. Sebaiknya kita kembali kepada mekanisme yang disepakati dalam UU sembari tetap mengawal proses perhitungan suara," ujar Restu.
Lebih lanjut, mantan Ketua Presidium PP PMKRI itu menyatakan sangat menghargai pihak-pihak yang secara sabar dan sportif menunggu hasil resmi Pemilu 2019 sembari tetap mengawal proses perhitungan suara.
BACA JUGA: Kelompok Cipayung Tolak Upaya Mendelegitimasi Proses dan Hasil Pemilu
Terkait dengan banyaknya korban petugas TPS yang sakit dan meninggal dunia, Restu menyampaikan bahwa pemerintah wajib memberikan penghargaan dan perhatian yang sangat layak bagi mereka yang menjadi korban dan bagi keluarga yang ditinggalkan.
"Penghargaan dan perhatian yang sangat layak wajib diberikan oleh pemerintah kepada mereka dan keluarganya, itu menjadi tanggung jawab penuh pemerintah. Ke depan kita perlu memperbaiki proses penyelenggaraan pemilu sehingga hal seperti ini tidak terulang lagi," ujar Restu.
Terkait perbaikan sistem pemilu ke depan, menurut Restu, antara lain soal penyelenggaraan Pilpres dan Pileg di 2024 mendatang agar dikembalikan secara terpisah seperti periode 2014 dan sebelumnya. Pileg dan Pilpres 2019 yang dilaksanakan serentak ini dengan banyaknya jenis surat suara yang harus dihitung memperlama proses penghitungan suara. Apalagi bila tanpa ada waktu istirahat yang cukup bagi petugas TPS dalam perhitungan suara sehingga berakibat banyaknya korban yang sakit atau bahkan meninggal dunia.
Selain itu, perhitungan suara berjenjang yang terlalu lama dari kecamatan, kabupaten/kota dan seterusnya, menurut Restu, di 2024 mendatang sudah harus diantisipasi melalui sistem perhitungan dengan IT yang terintegrasi di seluruh TPS di Indonesia dan TPS di LN dan dengan durasi waktu yang cepat.
"Saya membayangkan ke depan kita semua sudah mengetahui hasil perhitungan suara tidak boleh lebih dari tanggal yang sama di hari H pencoblosan, sehingga tidak ada peluang-peluang kecurangan bisa dilakukan oleh siapa pun. Dan itu berlaku baik untuk Pileg, Pilpres, bahkan Pilkada. Belajar dari Pemilu 2019, adanya kepastian hasil pemilu tanpa ada kecurigaan tentang kecurangan, semestinya itu yang harus disiapkan di pileg, pilpres dan pilkada mendatang,” kata Restu.(fri/jpnn
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI Terjunkan Ratusan Ribu Prajurit Bantu Polri Amankan Pemilu
Redaktur & Reporter : Friederich