JAKARTA - Tradisi baru merevisi APBN berjalan dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) yang saat ini dibangun oleh pemerintah bersama DPR, dicuriga menjadi pintu masuk bagi partai politik untuk melakukan korupsi berjamaah. Bahkan, revisi APBN itu disinyalir untuk bagi-bagi jatah ke partai politik saja.
Kecurigaan itu dilontarkan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli saat ditemui di komplek parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (21/6). "Mentradisikan APBN Perubahan sesungguhnya tidak boleh terjadi. Kecuali ada gejolak ekonomi internasional yang berpengaruh signifikan terhadap ekonomi nasional, kata Rizal Ramli.
Dari beberapa kali proses perubahan APBN, lanjut Rizal, yang diperjuangkan oleh DPR adalah kepentingan masin-masing partai politik, termasuk memperkuat posisi anggaran kementerian yang dipimpin menteri dari parpol. Rizal pun mencontohkan adanya dana tambahan Rp 155 miliar dari APBNP 2013 untuk korban lumpur Lapindo.
"Ini (APBN Perubahan) jadi pintu masuk korupsi jamaah partai politik. Termasuk menyelamatkan elit partai yang sedang menghadapi ancaman masalah hukum seperti lumpur Lapindo," ungkapnya.
Bahkan, lanjutnya, ada lagi beban ekonomi baru yang harus dipikul rakyat dengan munculnya subsidi bunga obligasi BLBI sebesar Rp 60 triliun yang harus dilunasi hingga tahun 2035. "Dulu disebut-sebut obligasi BLBI itu tanpa biaya. Tapi ketika rakyat mulai lupa, melalui APBN-P dimunculkan lagi beban biaya dan nilainya sangat signifikan," ungkapnya. (fas/jpnn)
Kecurigaan itu dilontarkan mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli saat ditemui di komplek parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (21/6). "Mentradisikan APBN Perubahan sesungguhnya tidak boleh terjadi. Kecuali ada gejolak ekonomi internasional yang berpengaruh signifikan terhadap ekonomi nasional, kata Rizal Ramli.
Dari beberapa kali proses perubahan APBN, lanjut Rizal, yang diperjuangkan oleh DPR adalah kepentingan masin-masing partai politik, termasuk memperkuat posisi anggaran kementerian yang dipimpin menteri dari parpol. Rizal pun mencontohkan adanya dana tambahan Rp 155 miliar dari APBNP 2013 untuk korban lumpur Lapindo.
"Ini (APBN Perubahan) jadi pintu masuk korupsi jamaah partai politik. Termasuk menyelamatkan elit partai yang sedang menghadapi ancaman masalah hukum seperti lumpur Lapindo," ungkapnya.
Bahkan, lanjutnya, ada lagi beban ekonomi baru yang harus dipikul rakyat dengan munculnya subsidi bunga obligasi BLBI sebesar Rp 60 triliun yang harus dilunasi hingga tahun 2035. "Dulu disebut-sebut obligasi BLBI itu tanpa biaya. Tapi ketika rakyat mulai lupa, melalui APBN-P dimunculkan lagi beban biaya dan nilainya sangat signifikan," ungkapnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Jebloskan Ketua DPRD Seluma ke Penjara
Redaktur : Tim Redaksi