jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana merevisi peraturan pemerintah (PP) tentang tax allowance atau keringanan pajak.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menjelaskan, aturan itu direvisi untuk memperlancar investasi di dalam negeri.
BACA JUGA: Kondisi Keamanan Jakarta Jadi Perhatian Investor Mancanegara
Beleid yang akan direvisi adalah PP Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-Daerah Tertentu.
Mardiasmo menuturkan, aturan tersebut memang dievaluasi setiap dua tahun sekali.
BACA JUGA: Ini Kiat Pemerintah Gaet Investor ke Kawasan Industri
Selain mengevaluasi PP, pemerintah meninjau turunan PP tersebut. Evaluasi dilakukan terhadap prosedur teknis pengajuan fasilitas tax allowance.
Misalnya, pengertian mengenai produksi komersial serta definisi aset sewa dan baru.
BACA JUGA: Tebusan Tak Sesuai Target, Tax Amnesty Indonesia Tersukses di Dunia
’’Hal-hal semacam itu harus kami jelaskan supaya tidak timbul permasalahan,’’ katanya setelah rapat koordinasi di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (18/4).
Persyaratan yang mencakup kewajiban ekspor, jumlah tenaga kerja, dan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) telah menjadi ketetapan yang tidak bisa diubah lagi. ’’Soal itu tidak bisa dinegosiasi,’’ tegasnya.
Menurut Mardiasmo, revisi tersebut dapat memberikan sentimen positif dan menarik lebih banyak investor.
Penolakan pengajuan tax allowance diharapkan juga bisa berkurang.
Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi, Perniagaan, dan Industri Edy Putra Irawady menyatakan, saat ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengarahkan pengumpulan kasus-kasus perusahaan yang terkendala administrasi dan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).
Edy memerinci, kendala-kendala yang dialami perusahaan biasanya meliputi ketidaksesuaian antara waktu pengajuan tax allowance dan realisasi investasi, ketidaksesuaian pengertian sudah berproduksi, hingga definisi izin prinsip.
’’Atau, ternyata investasinya tidak masuk KBLI. Ke depan, PP-nya dibenahi agar tidak ada misunderstanding dan lebih transparan,’’ tuturnya.
Dia menyebutkan, hingga saat ini cukup banyak perusahaan yang mengajukan fasilitas tax allowance, yakni mencapai seratus perusahaan.
Secara umum, PP tersebut bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan daerah tertentu.
Selain itu, PP untuk pendalaman struktur industri serta mendorong penanaman modal. (dee/c14/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Diminta Tunjukkan Laporan Pajaknya
Redaktur : Tim Redaksi