jpnn.com - JAKARTA - Konflik agraria bukanlah hal baru yang dihadapi masyarakat Indonesia. Melihat problematika pertanahan di tanah air sejak dulu, praktisi Pertanahan Indonesia Sri Rachma Chandrawati menyatakan Indonesia perlu melakukan revolusi mental agar pelayanan di bidang pertanahan dapat ditingkatkan. Terutama dalam pemerintahan yang baru nanti.
“Revolusi mental yang digagas oleh presiden terpilih, Joko Widodo sangat relevan dengan upaya peningkatan pelayanan di bidang pertanahan," Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut melalui keterangan persnya pada wartawan, Sabtu (2/8).
BACA JUGA: Pemerintah tak Fasilitasi WNI yang Akan Berperang ke Palestina
Revolusi mental ini penting, kata dia, karena sumber daya manusialah yang memegang kunci pelayanan, baik buruknya, cepat lambatnya, efisien atau tidaknya, transparansi atau tidaknya pelayanan di bidang pertanahan.
Sri Rachma juga mengatakan bahwa masalah pertanahan merupakan masalah yang krusial dikarenakan konfliknya yang kompleks dan seringkali melibatkan banyak lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Rahma mendukung dilakukannya revisi terhadap UU Pokok Agraria yang saat ini sedang digodok antara DPR RI dengan pemerintah.
BACA JUGA: Hari Ini Sampai Minggu Puncak Arus Balik
Dia menambahkan, perlunya sebuah payung hukum yang kuat agar masalah pertanahan di Indonesia dapat diselesaikan secara menyeluruh.
Selain revolusi mental hal lain yang juga mendapat perhatian dari Rachma adalah usulan dibentuknya peradilan Ad Hoc bidang pertanahan. Menurut Rachma hal ini adalah usulan revisi dari pihak DPR RI yang belum mendapatkan kata sepakat dari pemerintah.
BACA JUGA: Bahas Kabinet, Jokowi-JK Tunggu Putusan MK
"Alasan pemerintah adalah masalah pertanahan masih dapat diakomodasi oleh peradilan umum," sambungnya.
Padahal, menurut Rahma, kasus-kasus pertanahan ini spesifik dan jumlahnya sangat banyak sehingga membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam penanganannya. Apabila hal ini dilakukan maka masyarakat akan mendapatkan manfaatnya sangat besar dalam penyelesaian kasus-kasus pertanahan yang sangat menyita energi, waktu dan biaya.
Menanggapi berbagai kasus yang terjadi di sektor pertanahan, Rachma memberikan masukan bahwa penyelesaiannya harus dimulai dari sosok pemimpin yang baik. Apabila pemimpinnya memiliki komitmen dan keinginan yang kuat untuk menata pertanahan, ia yakin hal itu dapat terlaksana.
"Oleh karena itu, kami selaku praktisi pertanahan sangat berharap dengan kepemimpinan nasional Jokowi- JK ini dapat membuat sebuah perubahan nyata dan dirasakan oleh masyarakat di bidang pertanahan," sambung relawan dari Rumah Koalisi Indonesia Hebat tersebut.
Dalam bidang pertanahan, ungkap Rachma, masyarakat pada intinya ingin dilayani dengan informasi yang transparan mengenai kapan selesainya, berapa lama waktunya, berapa biayanya dan syarat-syaratnya apa saja yang harus dilengkapi apabila ingin mengurus perizinan di bidang pertanahan.
Ia mengakui saat ini telah ada beberapa perubahan dalam pelayanan di birokrasi pada periode yang sebelumnya dan periode yang sekarang. Namun hal itu, kata dia, tetap harus terus ditingkatkan di pemerintahan selanjutnya.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kecelakaan Oleh Sopir Mabuk Naik Drastis
Redaktur : Tim Redaksi