jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla mengakui dirinya belum secara resmi membahas susunan kabinet dengan Presiden terpilih Joko Widodo. Pembicaraan dengan ketua-ketua umum partai pendukung pasangan Jokowi-JK baru akan dilakukan usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan kubu Prabowo-Hatta.
"Itu belum dibicarakan resmi oleh saya dan Pak Jokowi. (nama-nama yang muncul di media sosial) itu baru wacana-wacana," ujar Jusuf Kalla kepada wartawan di Jakarta kemarin (1/8).
BACA JUGA: Kecelakaan Oleh Sopir Mabuk Naik Drastis
Sesuai pernyataan Jokowi, usulan kabinet dari masyarakat saat ini masih dibahas tim sambil menunggu pengumuman MK pada 20 Agustus. Setelah MK menetapkan pasangan calon yang memenangkan pemilu presiden, Jokowi-JK akan bertemu ketua umum partai pengusungnya untuk berembuk.
"Intinya, siapa-siapa sama sekali belum dijelaskan. Nanti lah, setelah MK lah," terang Kalla.
BACA JUGA: Tim Hukum Prabowo-Hatta Siapkan Kejutan
Mantan wakil presiden ini mengakui Jokowi-JK ingin membangun tradisi baru dengan meniadakan jatah bagi partai tertentu untuk menduduki pos kementerian tertentu seperti di Kabinet Indonesia Bersatu jilid satu maupun jilid dua. Keduanya sepakat untuk mengedepankan unsur profesionalitas dibandingkan bagi-bagi jatah kursi.
Karena itu, Jokowi-JK tidak melarang beredarnya nama-nama calon menteri di media massa maupun media sosial. Selain sebagai unsur seleksi, beredarnya nama-nama tersebut juga diharapkan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan anggota kabinet.
BACA JUGA: Heboh Ebola, Kemenkes Minta WNI Waspada
"Saya sudah bilang kan, Anda juga boleh kasih usul," katanya lantas tersenyum.
Karena belum berbicara dengan ketua umum partai pendukung, Jusuf Kalla mengaku belum tahu apakah ada ketua umum partai yang ingin duduk sebagai calon anggota kabinet. Dia hanya memastikan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak akan menjadi calon menteri.
"Pak Paloh tidak mau jadi eksekutif. (Ketum) Hanura (Wiranto) belum tahu. (Ketum) PKB (Muhaimin Iskandar) saya tidak tahu, tapi mungkin saja. Mayoritas (ketum partai koalisi) tidak (ingin jadi menteri)," ujar JK.
MK akan mulai bersidang pada 6 Agustus mendatang dengan mengagendakan pemeriksaan pendahuluan atas berkas permohonan yang diajukan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. (idr)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bawaslu Tidak Temukan Kecurangan yang Dituduhkan
Redaktur : Tim Redaksi