jpnn.com, JAKARTA - Wakil sekjen DPP Partai Demokrat Irwan Fecho merespons hasil survei Charta Politika Indonesia yang menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih baik dari era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Irwan menyebut survei itu bias lantaran Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wisaja sendiri mengatakan pemerintahan era SBY dan Jokowi tidak bisa dibandingkan secara apple to apple, sehingga surveinya memiliki keterbatasan.
BACA JUGA: Salim Segaf dan SBY Bertemu di Cikeas Tanpa Surya Paloh, Ini Penjelasan Jubir PKS
"Secara metodologis, poin pertanyaan yang membandingkan pemerintahan era Pak SBY dan Pak Jokowi lebih baik mana juga sarat dengan bias," ucap Irwan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (24/12).
Anggota Komisi V DPR RI itu mengatakan responden bakal sulit untuk mengingat pemerintahan era SBY karena sudah terjadi lebih dari delapan tahun lalu.
BACA JUGA: Umar Hasibuan Sentil Omongan Jenderal Dudung, PKB Bereaksi Tegas
Kondisinya menurut Irwan bakal berbeda ketika responden ditanya tentang rezim Jokowi sekarang yang masih berlangsung sehingga lebih mudah untuk menjawabnya.
"Dari sisi metodologis, cara menanyakan pertanyaan membandingkan ini sudah bias, karena jarak waktunya terlampau jauh. Kemampuan mengingat responden juga terbatas," tuturnya.
BACA JUGA: Leo Bicara soal Rekam Jejak Ganjar - Erick Thohir
Selain itu, Irwan menilai pertanyaan yang diajukan Charta Politika terhadap responden juga bersifat sangat umum. Tidak jelas pemerintah Jokowi dibanding era SBY itu lebih baik dan tidak baiknya dari sisi apa.
Jika misalnya yang ditanya terkait pertumbuhan ekonomi, kata Irwan, fakta membuktikan di era Presiden SBY angkanya jauh lebih baik dibanding pemerintahan Jokowi.
Irwan menyebut pertumbuhan ekonomi zaman SBY mencapai 6 persen, angka yang belum pernah dicapai rezim Jokowi sampai saat ini.
Lalu, pendapatan per kapita era SBY berakhir naik 3,5 kali lipat dari zaman Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri.
"Sampai saat ini Jokowi baru naik 1,5 kali lipat dari zaman Pak SBY. Nah, apa harus begitu membandingkannya?" ucap ketua DPD Demokrat Kaltim itu.
Sementara, Irwan menilai poin perbandingan yang ditanyakan dalam survei Charta Politika tidak jelas karena memang sudah bias secara metodologis dan cara menanyakan pertanyaan tersebut.
"Dari yang bersifat umum saja sudah bias, bagaimana yang bersifat khusus, tentu akan makin besar biasnya," ucap Irwan.
Kemudian, wakil sekretaris Fraksi Demokrat DPR itu memandang survei yang membandingkan era SBY rezim Jokowi itu juga bermasalah secara etika karena keduanya tidak mungkin dibanding-bandingkan.
"Situasi dan kondisi yang dihadapi juga berbeda, masyarakat juga sudah berubah. Pemerintahan Pak Jokowi juga masih berlangsung hingga 2024, sedangkan era Pak SBY sudah selesai lebih dari delapan tahun lalu," ujar Irwan.(fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam