JAKARTA--Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), Reyna Usman menegaskan, hingga saat ini pemerintah Indonesia masih enggan untuk mencabut moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke wilayah Timur Tengah. Menurutnya, pencabutan moratorium harus dibicarakan secara matang, terutama masalah yang terkait dengan perlindungan TKI di Timur Tengah.
“Untuk masalah pencabutan, nampaknya masih jauh dan memerlukan proses yang lama. Karena sampai saat ini masih ada beberapa hal yang belum disepakati, terutama mengenai jaminan perlindungan TKI,” ungkap Reyna di Jakarta, Minggu (20/5).
Dijelaskan, proses pembahasan bilateral mengenai moratorium TKI ke Timur Tengah ini sudah mengarah pada joint working group (JWG). Setelah itu baru akan dilanjutkan pada joint task force (JTF).
“Sampai sekarang memang ada desakan dari beberapa negara di Timur Tengah agar Indonesia mencabut moratorium ini. Misalnya, Arab Saudi dan Yordania. Tapi pemerintah masih menahan untuk tidak mencabutnya,” sebutnya.
Reyna menambahkan, saat ini masih ada sebanyak 400 TKI yang masih berada di shelter dan pemerintah Indonesia meminta agar para TKI tersebut harus segera dipulangkan. Jika semuanya sudah kembali ke tanah air, lanjut Reyna, maka pemerintah Indonesia dan negara tujuan penempatan TKI di Timur Tengah akan memperbarui Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penempatan TKI.
“Sementara ini, yang sudah beberapa kali melakukan pembicaraan secara intensif hanya Arab Saudi. Kita pun juga sudah memasukkan draft terakhir untuk memperbarui MoU. Maka itu, kita tunggu saja draft tandingan (counter draft) dari Arab Saudi,” tuturnya. (cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sukhoi Utama Rusak di Kazakhtan
Redaktur : Tim Redaksi