"Mereka justru melihat penerapan sistem pembayaran disini sebagai acuan. Karena punya kita memang lebih maju," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas di Hotel Borobudur, Jakarta (14/3).
Keunggulan kompetitif lainnya, jumlah penduduk Indonesia merupakan separuh dari penduduk ASEAN. Karenanya Indonesia harus memimpin pasar sistem pembayaran. Apalagi dalam hal transaksi pembayaran menggunakan kartu termasuk maju.
"Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa, atau separuh dari penduduk ASEAN yang mencapai 500 juta jiwa," ujarnya.
Saat ini menurut Ronald sistem pembayaran elektronik yang sudah diatur BI adalah kliring (pertukaran warkat atau data elektronik antar bank atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu) dan RTGS (real time gross settlement) yaitu tranfer rupiah antar bank secara real time.
"Transaksi elektronik baru bisa dalam mata uang rupiah, bila ada transaksi dengan negara ASEAN lain hanya dilakukan secara bilateral, jadi sistem pembayaran untuk transaksi luar negeri belum ada. Kedepan misalnya perlu dipikirkan pula bagaimana bila berbentuk dollar," lanjutnya.
Disisi lain, dengan menggunakan sistem pembayaran elektronik, berguna untuk keamanan sistem pembayaran ritel. Juga mampu menjangkau masyarakat di pedesaan, memitigasi risiko ritel, memudahkan database ritel serta mendorong masyarakat untuk mengakses sistem keuangan dengan lebih luas. "Bayangkan saja bagaimana mudahnya bila semua transaksi bisa dilakukan melalui hp melalui SMS atau mobile banking. Tentu akan makin memudahkan masyarakat. Asalkan prinsipnya tetap efisien dan aman," tegasnya.
Sementara itu, Ditjen Aplikasi Informatika Kominfo, Aswin Sasongko, menambahkan, jika Indonesia ingin menjadi yang terdepan dalam sistem pembayaran, perlu disiapkan infrastruktur dalam National Payment Gateway. Hal itu seperti pembangunan fiber optik, serta jaringan internet agar lebih mudah menghubungkan wilayah Indonesia di segala penjuru. "Kami juga akan menyatukan sistem elektronik, guna menjaga keamanan data nasabah dan warga Indonesia. Ini penting untuk meminimalisasi penipuan online yang sulit dilacak," pungkasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bangun Apartemen, WIKA Investasi Rp 600 M
Redaktur : Tim Redaksi