jpnn.com - PEKANBARU - Riau sedang mengalami masa suram. Masalah seolah datang silih berganti dalam waktu bersamaan. Anjloknya harga sawit, memengaruhi daya beli karena mayoritas masyarakat Riau masih bergantung pada komoditi ini.
Kondisi itu diperburuk dengan rendahnya daya serap APBD. Padahal banyak pihak di daerah masih bergantung hidup dari proyek pemerintah. Parahnya lagi, semua itu terjadi di tengah bencana asap yang seolah tak mau pergi. Ibarat kata, Riau tengah diserbu tiga penjuru sekaligus.
BACA JUGA: Jokowi Yakin Buwas Bisa Berantas Narkoba
Selama bulan Agustus lalu, secara umum petani di Riau kembali alami kerugian dalam penjualan hasil produksinya. Harga sawit bahkan anjlok hingga Rp 300 per kilogramnya di tingkat petani. Seperti data yang dirangkum oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, bahwa Nilai Tukar Petani (NPT) di Provinsi Riau mengalami penurunan 2 persen dari bulan lalu. NPT petani Riau saat ini sebesar 92,85.
Kepala BPS Provinsi Riau, Mawardi Arsad menjelaskan, bahwa NPT merupakan perbandingan antara nilai yang diterima
petani dengan nilai yang harus dibayarkan untuk mendapatkan hasil produksinya. ''Jadi semakin tinggi NPT, makin tinggi pula daya beli dan tingkat kehidupan petani tersebut,'' katanya pada Pekanbaru Pos, Jumat (4/9).
BACA JUGA: DPD Bantah Ekonomi Global Penyebab Indonesia Terpuruk
Masih kata Mawardi bahwa pada Juli lalu jumlahnya 94,74. Jumlah tersebut, sebutnya masih membuat petani merugi. Dengan adanya penurunan kembali di Agustus, maka kesejahteraan petani kembali memburuk. ''Jadi petani di Riau pada dasarnya besar pasak daripada tiang,'' tandasnya.
Keluhan juga datang dari pelaku usaha ponsel di Mal Pekanbaru. ''Ini tahun tersulit bagi kami,'' ujar Milla, seorang SPG Ponsel. ''Omset turun hampir 60 persen. Penjualan tidak ada, sementara harga sewa outlet tahun ini naik Rp350 juta pertahunnya,'' keluh Milla.
BACA JUGA: Ini 20 WNI yang Selamat dari Tragedi Kapal Terbalik di Malaysia
Kondisi ini tentu saja membuat kantor pusatnya, tak lagi memperpanjang kontrak sewa outlet yang mahal. Karena tidak lagi sesuai dengan omset yang didapatkan tiap bulannya.
''Kalau harga sewa ruko pertahun Rp350 juta, minimal sebulan kita harus mendapatkan 30 juta. Sementara saat ini mendapatkan Rp1 juta per hari saja sangat sulit,'' imbuhnya.
Sementara bencana asap juga tak kunjung pergi. Masih banyak lahan yang terbakar. Data dari dinas Kehutanan Provinsi Riau, ada 1.200 hektar lahan terbakar. Sebanyak 12 perusahaan diantaranya terindikasi membakar hutan dan lahan. ''Saat ini perusahaan tersebut masih akan ditinjau perizinannya,'' kata Kadishut Riau, Ir. Fadrizal Labay.
Kondisi yang sulit saat ini, semakin diperkeruh dengan daya serap APBD Riau yang masih rendah di bawah 50 persen. Artinya banyak dana yang mestinya bisa digunakan namun mengendap di rekening daerah. Padahal di Riau sendiri, mayoritas pengusaha masih menggunakan APBD sebagai pendapatan utama.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau, Wijatmoko Rah Trisno, mengatakan dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan tindakan tepat dan cepat dari pemerintah. "Karena bagi kalangan pengusaha, nilai tukar mencapai Rp14 ribu per dolar seperti saat ini sudah masuk tahap krisis," tandasnya.
Kesal dengan kondisi sulit yang dihadapi masyarakat Riau saat ini, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Ekse
kutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Riau (UIR) menggelar aksi besar-besaran di kantor DPRD Riau, Jumat (4/9).
Dalam aksinya, mahasiswa ini menuntut Presiden Joko Widodo turun dari jabatannya. Ratusan massa bahkan sempat membakar atribut yang dilambangkan sebagai orang nomor satu di Indonesia itu. ''Nilai rupiah melemah, harga sawit murah, rakyat kian susah. Belum lagi kabut asap yang menambah derita rakyat Riau,'' tegas Mensospol BEM UR Henky Fernando.
Hengky mengatakan, mereka melakukan unjukrasa karena sudah bosan melihat permasalahan yang kian mencekik masyarakat. ''Kami tersiksa dengan keadaan saat ini dan menginginkan perubahan,'' tegasnya. (c/did/b/abe/c/don/rpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketemu Presiden yang Ditolak Netizen, Jokowi Minta Perlindungan WNI
Redaktur : Tim Redaksi