Dijelaskan total KK yang tinggal di rumah tidak layak huni sejak 2009 hingga 2011 lalu berjumlah 49253 KK. Angka ini menurut Sekda mengalami penurunan menjadi 48.106 KK seiring dengan bergulirnya bantuan perumahan direktif presiden sejak tahun anggaran 2009 lalu. Menurut Sekda kondisi rumah 48.106 KK yang ada saati ini belum memenuhi standar layak huni jika dilihat dari aspek kecukupan luas, kualitas dan kesehatan yang seharusnya dipenuhi sebuah bangunan rumah. Alasanya puluhan ribu rumah tersebut kondisi bangunannya masih berlantai tanah, beratapkan ijuk sebanyak 30 persen, dinding bambu dan bebak sekitar 70 persen.
"Semoga dengan kunjungan kerja bapak Menpera bisa memberi banyak informasi yang berguna bagi peningkatan komitmen dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan perumahan rakyat di kabupaten TTU,"ujar Taek Amfotis di hadapan Menpera RI.
Menurut Sekda, tingkat kemiskinan masyarakat Kabupaten TTU hingga saat ini masih tergolong tinggi. Hal ini terindikasi dengan masih sangat banyak warga yang belum memiliki rumah layak huni akibat masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat yang secara rata-rata perhari sebesar Rp. 11.103. Selain itu menurut Sekda isu strategis lainnya yang ikut memperparah angka kemiskinan masyarakat TTU saat ini adalah lemahnya ekonomi masyarakat, rendahnya pembangunan yang berwawasan lingkungan, minimnya SDM masyarakat, minimnya infrastruktur, belum berkembang kawasan strategis daerah penataan ruang kota dan pembangunan kawasan pesisir.
Diakui Pemkab TTU telah berusaha melalui berbagai strategi dengan mengotimalkan bidang pertanian sebagai jalan utama dengan memberdayakan petani dalam pengelolaan sumber daya yang ada dengan diikuti dengan pola pendampingan yang tepat melalui spirit gerakan cinta petani menuju pensiun petani. Upaya lainnya adalah pengembangan pertanian dengan melalui beberapa intervensi antara lain kebijakan khusus PKP dan program Desa Mandiri yang disebut Sari Tani.
Selain itu menurut Sekda, pemerintah kabupaten TTU juga telah berusah melalui berbagai cara yaitu pembangunan utilitas lingkungan yang menjadi kebutuhan masyarakat seperti perumahan layak huni, sarana prasarana telekomunikasi informatika dan jaringan air bersih. Salah satu faktor penyebab adalah keterbatasan daya beli masyarakat dan kemampuan keuangan daerah yang masih butuh bantuan pemerintah pusat. "Pemerintah daerah dan masyarakat berkomitmen bahwa bantuan dan subsidi perumahan pemerintah tersebut harus tepat sasaran,"tegas Sekda. (ogi/boy)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Paket Isi Peluru Meledak
Redaktur : Tim Redaksi