jpnn.com, JAKARTA - Ribuan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian (THL TBPP) galau, karena tak kunjung bisa mendaftar PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Menurut Sekjen Forum THL TBPP Nasional Baihaki, banyak rekannya tidak bisa melamar PPPK karena daerah tidak membuka rekrutmen. Alasannya, daerah tidak punya dana merekrut PPPK.
BACA JUGA: 45.779 Honorer K2 Resmi Melamar PPPK
BACA JUGA: Siap Buka Pendaftaran PPPK dari Honorer K2 Penyuluh Pertanian dan Guru
"Besok terakhir pendaftaran tapi banyak anggota kami belum bisa daftar. Daerah-daerah tidak mau merekrut kami, jadi kami hanya bisa gigit jari," ujar dia kepada JPNN, Sabtu (16/2).
BACA JUGA: Optimalkan Kinerja Alsintan, Kementan Manfaatkan GPS Tracking System
Dalam kesempatan yang sama, pengurus FTHL TBPP Nasional M Tunggul menambahkan, ada 12.458 THL TBPP Kementan berusia 35 tahun ke atas. Honor yang diterima bersumber dari APBN yaitu Rp 1,2 juta untuk lulusan SLTA, Rp 1,5 juta untuk D3 dan Rp 2 juta untuk S1.
Honor dibayarkan 10 bulan tiap tahun, mulai Januari hingga Oktober. Sedangkan honor November-Desember dibayar oleh APBD dengan besaran sesuai kemampuan daerah.
BACA JUGA: Petani Tuban Tolak Impor Jagung
"Keberadaan penyuluh THL TBPP sangat sejalan dan mendukung program Nawacita Presiden Jokowi. Mestinya kami diakomodir tapi ternyata enggak juga," keluh Tunggul.
Dia menambahkan, pengawalan swasembada pangan sangat penting artinya dalam suatu negara. Kalau rakyat kelaparan stabilitas negara akan terganggu. Petani harus didampingi dalam penerapan teknologi dan kesejahteraannya, untuk menghasilkan peningkatan produksi pangan, swasembada pangan dan kesejahteraan petani.
"Begitu pentingnya penyuluh THL TBPP, tapi daerah tidak mau buka pendaftaran PPPK. Padahal anggaran berasal dari pusat DAU yang disalurkan ke daerah," ucap dia lagi.
Baik Baihaki maupun Tunggul berharap ada kebijakan untuk penyuluh THL TBPP. Mengingat sudah 13 tahun mereka mengawal swasembada pangan dan nawacita peningkatan produksi pangan pemerintah. Di samping menjadi ujung tombak pembangunan di daerah, dengan transfer teknologi dan pendampingan, untuk meningkatkan produksi pertanian serta kesejahteraan petani. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 20.790 Honorer K2 Kemenag Diminta Segera Daftar PPPK
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad