jpnn.com - BONTANG – Warga Bontang yang berhak menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ternyata tidak tergesa-gesa mengambil dana kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Buktinya, serapan penyaluran BLSM PT Pos Bontang hingga Rabu (24/7), tercatat dari 6.361 Rumah Tangga Sasaran (RTS) hanya 4.889 warga yang telah mengambil dana tersebut. Artinya, masih ada 1.472 warga yang belum mengambil dana BLSM.
PT Pos Bontang sudah menggelar penyaluran BLSM sejak Kamis (4/7) lalu dan disalurkan terjadwal di tiap Kecamatan dan Kelurahan. Namun, hingga kemarin masih ada satu persatu warga yang datang mengambil dana tersebut.
BACA JUGA: Pejabat Dilarang Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik
Kepala PT Pos Surya Hambali menuturkan, alasan keterlambatan pengambilan BLSM lebih dikarenakan faktor kesibukan masing-masing warga. Selain itu, juga disebabkan masih banyak yang berada di luar kota. "Sampai hari ini (kemarin, Red) yang datang biasanya ada 5 atau 10 orang tiap harinya," kata Hambali.
Selain itu, ada juga warga penerima BLSM yang diusulkan untuk diganti menambah banyaknya daftar warga yang belum mengambil dana BLSM. Namun, Hambali belum bisa menyebutkan berapa jumlah warga yang diusulkan untuk mengganti tadi. Sebab, sampai saat ini proses input data warga yang menjadi usulan pengganti belum rampung.
BACA JUGA: Ambil Darah dan Urine Sopir Angkutan
"Proses input data memang membutuhkan banyak waktu, karena harus di input by name dan by address," tuturnya.
Lanjutnya, jika nantinya warga yang berhak menerima BLSM tidak juga datang ke Kantor Pos untuk mengambil dana BLSM, maka pihaknya akan bekerja sama dengan Kelurahan dan Ketua RT untuk memastikan alasan warga tidak mengambil dana tersebut.
BACA JUGA: Tanah Negara Dijual Bebas
"Kita pastikan dulu apakah warga tadi ada atau tidak, atau apakah sudah pindah, kan masih banyak kemungkinan, maka dari itu perlu di verifikasi lagi," ungkap Hambali.
Dia juga belum dapat memastikan kapan warga yang diusulkan menjadi pengganti menerima dana BLSM. Pasalnya, setelah input data warga yang menjadi pengganti tadi rampung, maka sesuai prosedur Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang diganti akan diretur. Namun, yang saat ini juga memperlambat proses retur adalah PT Pos Bontang menunggu proses verifikasi di 8 kecamatan Kutai Timur yang juga ditangani. "Rencananya, KPS warga Bontang yang diganti akan diretur bersama KPS yang diganti di 8 Kecamatan Kutim," pungkasnya. (*/hd/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Peras Pejabat, Staf Kejaksaan Terancam Dipecat
Redaktur : Tim Redaksi