Aksi yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB itu mendapat pengawalan ketat pihak keamanan dari Polres Brebes maupun TNI. Tak hanya kaum pria, ibu rumah tangga dan anak-anak pun ikut turun ke jalan memblokade tol.
Dalam aksinya, massa pasang badan menutup ruas badan jalan tol dari dua arah. Selain membentangkan poster-poster tuntutan, massa juga membakar ban bekas dan berbagai tanaman di tengah jalan. Akibatnya, arus kendaraan macet parah hingga sekira 5 kilometeran dari arah barat.
Petugas polisi terpaksa mengalihkan kendaraan dari arah barat menuju arah timur untuk balik arah menghindari demonstran. Sementara kendaraan dari arah timur yang hendak masuk pintu tol dialihkan ke jalur pantura.
Keadaan sempat memanas saat pihak pewakilan tol tak kunjung menemui demonstran. Wakil bupati Brebes, Narjo yang datang bersama Asisten 1 Sekda Brebes, Suprapto SH bersama Wakapolres Brebes yang secara bergiliran menenangkan warga.
Hingga dua jam lamanya, perwakilan Bakrie tak kunjung datang warga makin bertambah kesal. Namun, kesigapan aparat berhasil meredam emosi massa hingga mereka dibubarkan. Warga sendiri merasa belum puas dan mengancam akan kembali melakukan aksi serupa dengan massa yang lebih banyak lagi.
Aksi tersebut merupakan puncak dari kemarahan warga Kramat Sampang yang telah menunggu janji pengelola Tol Bakrie untuk membangun jembatan akses masyarakat yang hilang akibat pembangunan jalan tol tersebut beberapa tahun lalu. Saat itu, akses jalur pertanian warga tertutup saat proyek tol dikerjakan, dan pada 2010 lalu dijanjikan akan bangun kembali setelah warga juga melakukan protes keras. Namun dua tahun berlalu, hingga kini janji tersebut tak kunjung datang hingga warga menjadi murka.
”Hingga kini jalan warga yang berfungsi sebagai akses petani tidak dibangun. Padahal kami sudah demo dan dua tahun lalu sudah janji tahun ini akan dibangun. Tapi mereka bohong lagi. Ini menyebabkan kami terganggu saat mengangkut hasil panen,” tandas Daswadi (38), warga Desa Kramat Sampang.
Menurutnya, warga sudah sangat kecewa dengan janji-janji pihak pengelola tol. Warga hanya menuntut pembangunan jembatan untuk akses warga diselesaikan. Saat ini bangunan jembatan sudah ada, tetapi tidak selesai dan hanya mangkrak. Akibatnya, warga kesulitan untuk beraktivitas. Padahal, keberadaan jembatan itu sangat vital.
"Kami tidak neko-neko, hanya menagih janji jembatan diselesaikan. Kalau tidak, kami tetap akan memblokir jalan tol dengan massa yang lebih besar," tandasnya.
Jamal (45), warga lainnya menandaskan, tuntutan pembangunan jembatan yang melintang di atas jalan tol adalah harga mati. Pihak pengelola tol harus bertanggung jawab. Warga dalam persoalan tersebut hanya menagih janji yang sudah disepakati sejak dua tahun lalu.
"Dulu sebelum ada jalan tol, jalan ini sebagai akses utama warga memasarkan hasil pertanian. Namun, setelah ada jalan tol jalan terpotong. Jembatan yang dibangun pun tidak selesai. Kami jelas sangat dirugikan. Selama ini tuntutan kami tak pernah didengarkan, sehingga kami memblokir jalan. Kami rakyat kecil hanya bisa demo," ungkapnya.
Tuntutan warga Kramat Sampang terkait pembangunan jembatan untuk akses warga tersebut sudah berkali-kali dilakukan mediasi dan dialog namun belum ada kepastian dari pihak pengelola Bakrie Tol Road. Bahkan kali terakhir pertemuan dengan warga, pagi hari sebelum meletusnya aksi warga, pihak pengelola memastikan tidak bisa merealisasikan permintaan warga.
"Koordinasi kami dengan pimpinan masih tidak berubah. Artinya, kami tidak bisa mewujudkan tuntutan warga, kami hanya mengikuti arahan pimpinan," tandas Taufik bersama perwakilan pengelola Tol Kanci-Pejagan saat pertemuan dengan Pemkab Brebes di ruang Asisten I Sekda.
Di hadapan Wakil bupati Brebes Narjo, Plt Sekda Brebes Suprapto SH serta berbagai pihak terkait, pengelola tol kembali menegaskan ketidakmampuan perusahaannya memenuhi tuntutan warga karena kondisi perusahan tidak ada anggara sama sekali.
"Itu juga karena arus kendaraan yang melalui jalan tol minim. Sesuai kontrak dengan rekanan pelaksanan, jembatan akses warga di atas jalan tol tersebut sudah jadi tahun 2011 lalu. Pimpian Bakrie Tol Road keputusannya tetap sama. Jembatan itu tanggung jawab rekanan pelaksana. Dalam waktu dekat tidak bisa dibangun," terangnya.
Sementara itu, Pemkab Brebes siap mengambil jalur hukum jika upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperjuangkan keingginan warganya itu buntu. Apalagi, tuntutan warga itu dinilai sebagai sebuah hal yang sangat wajar. Warga sebenarnya hanya menagih janji yang telah disepakati dua tahun lalu. Yakni, realisasi pembangunan jembatan bagi akses warga yang melintang di atas jalan tol. Jembatan itu fungsinya sangat fital, karena sebagai jalur utama untuk memasarkan hasil pertanian warga.
"Terus terang kami prihatin dan kecewa atas keputusan pihak pengelola tol ini. Jembatan itu kan masih menjadi tanggug jawab pengelola. Kalau upaya ini tidak mencapai titik temu, Pemkab kemungkinan bisa mengambil upaya hukum," tandas Plt Sekda Pemkab Brebes, Suprapto SH.
Menurut dia, keputusan pengelola tol itu membuktikan perencanaan yang tidak baik. Pihak Bakrie Tol Road mestinya tidak bisa lepas tangan. Pemkab sebagai perwakilan warga tidak mau tahu dengan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Mengingat, warga sudah menuntut dan dijanjikan dua tahun selesai.
Namun demikian, Pemkab akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengambil solusi yang terbaik hingga tuntutan warga bisa terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, warga mengancam akan menutup jalan tol Kanci-Pejagan hingga batas waktu tidak ditentukan.
"Jika dibangunkan jembatan sementara juga tidak masalah. Yang penting, ada penanganan dan tidak dilepas begitu saja. Apalagi, masyarakat sudah rela melepaskan tanahnya untuk jalan tol," katanya. (ism)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ilegal, Viagra Masih Tetap Beredar
Redaktur : Tim Redaksi