jpnn.com, YERUSALEM - Ribuan warga Israel kembali menggelar unjuk rasa di Yerusalem mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mundur dari jabatannya atas dugaan kasus korupsi dan lambatnya langkah pemerintah dalam menanggulangi COVID-19.
Massa menilai kebijakan penanggulangan COVID-19 pemerintah tidak banyak menuai hasil positif.
BACA JUGA: Amerika Menjamin Israel Bakal Punya Militer Terkuat di Timur Tengah
Sekumpulan massa dalam jumlah besar berkerumun di depan kediaman resmi Netanyahu, Sabtu (22/8). Mereka mengibarkan bendera dan poster-poster aksi yang meminta Netanyahu mundur dari jabatannya.
Beberapa peserta aksi sempat bentrok dengan polisi. Tujuh pengunjuk rasa ditangkap oleh kepolisian, sementara satu polisi terluka akibat bentrok tersebut.
BACA JUGA: Israel Dukung Ikhtiar Amerika Memperpanjang Sanksi untuk Republik Islam Iran
Gerakan protes menguat dalam beberapa bulan terakhir di Israel. Kalangan oposisi menyebut kinerja Netanyahu tidak maksimal karena dugaan kasus korupsinya, sementara kasus positif COVID-19 di Israel terus naik.
Netanyahu menyangkal seluruh tuduhan yang ditujukan pada dirinya.
BACA JUGA: Donald Trump Minta Arab Saudi Segera Bersekutu dengan Israel
Jumlah pasien positif COVID-19 di Israel pada Jumat (21/8) melampaui angka 100.000 jiwa. Setidaknya, 809 orang meninggal akibat COVID-19 di Israel, negara dengan jumlah penduduk sebanyak sembilan juta jiwa.
Sementara itu, perekonomian di Israel memasuki resesi dan tingkat pengangguran melonjak tinggi sampai di atas 20 persen.
Netanyahu mengecam aksi protes yang ditujukan terhadap dirinya. Ia menuduh peserta aksi unjuk rasa mengancam demokrasi, sementara media massa mendorong mereka terus turun ke jalan.
Ia berpendapat kondisi perekonomian Israel masih lebih baik apabila dibandingkan dengan banyak negara maju yang terdampak COVID-19.
Aksi protes pada Sabtu itu digelar beberapa hari sebelum tenggat waktu pemerintah mengesahkan rancangan anggaran negara berakhir pada 25 Agustus. Jika rancangan anggaran itu tidak disahkan, pemilihan umum kemungkinan dapat digelar lebih awal. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil