jpnn.com - BANDUNG - Walikota Bandung Ridwan Kamil membagi tipsnya bisa mendapatkan nilai A untuk akuntabilitas kinerja. Menurut dia, yang paling utama adalah political will pemimpin daerah untuk bisa melakukan perubahan dan menerapkan akuntabilitas kinerja.
Selain itu, penyamaan persepsi dan perspektif juga harus dilakukan oleh setiap pemimpin hingga jajaran di bawahnya.
BACA JUGA: Masyarakat Pulau Liran Berobat di Atas Kapal Perang TNI AL
"Rumus saya, pemimpin-pemimpinnya harus mau turun ke bawah, tanpa itu jangan berharap, sepinter apapun jangan harap sistem bisa berjalan. Jadi yang paling penting adalah political will," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil saat penyerahan rapor akuntabilitas kinerja 156 daerah, Jumat (12/2).
Kang Emil juga mengatakan bahwa asistensi dan pendampingan yang dilakukan oleh KemenPAN-RB sangat penting. Hal ini ditujukan agar sistem tersebut bisa diimplementasikan dengan baik.
BACA JUGA: Menteri Yuddy Dinilai Bikin Ribet Persoalan Honorer K2
"Saya percaya teori pohon, kalau akarnya bagus, batangnya juga bagus. Kalau batangnya bagus rantingnya juga pasti bagus," ujarnya.
Namun demikian, dalam perjalanan implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), Pemerintah Kota Bandung bukan tidak mendapatkan hambatan. Kang Emil mengakui bahwa mental birokrasi merupakan salah satu kendala dalam penerapan sistem tersebut.
BACA JUGA: Honorer: Panggilan Jiwa, Alasan Saya Masih Bertahan
"Kendalanya mental birokrasi, makanya saya mengubah gaya kepemimpinan, saya tidak lagi nyuruh-nyuruh, saya langsung turun ke dapur. Kunci dari ini adalah political will, pemimpin harus mau turun ke dapur, tidak nunggu di ruang tamu yang bagus, karena ekor itu bagaimana kepalanya," terangnya.
Walikota Bandung itu membuat perjanjian kinerja dengan seluruh SKPD untuk menunjukkan komitmen. Dengan demikian, setiap SKPD akan berlomba untuk memperbaiki unit kerjanya karena sadar performanya akan dievaluasi secara berkala.
"Setelah itu kami buat tim, kami bangun sistemnya, saya bangun smart city. Smart city itu ada dua, pertama saya sebagai Walikota bisa mengontrol kepala dinasnya, kemudian kami bisa dievaluasi juga oleh warga," paparnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masalah Honorer K2: Jangan Maju Satu Langkah, Mundur Tiga Langkah
Redaktur : Tim Redaksi