jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meminta dukungan anggaran yang berkeadilan dari APBN untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Jabar.
Hal itu dikatakan Emil, panggilannya, dalam acara Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Jawa Barat Tahun 2020, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (12/2) malam.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Bicara Wacana Pemulangan WNI Eks ISIS
“Ada ketidakadilan dalam kucuran anggaran dari APBN ke daerah, khususnya ke Jabar. Jabar yang berpenduduk mencapai lebih kurang 50 juta jiwa memperoleh kucuran dana transfer lebih kecil dibandingkan dengan Jawa Tengah yang berpenduduk 34 juta jiwa, dan Jawa Timur 38 juta jiwa,” kata Emil di hadapan anggota DPR dan DPD utusan dari Daerah Pemilihan Jabar, bupati dan wali kota, kalangan DPRD kabupaten/kota, sejumlah seniman, serta tokoh/sesepuh Jawa Barat.
Dia mencontohkan, dana transfer ke kabupaten/kota tahun 2020 untuk Jabar sebesar Rp48,3 triliun. Sedangkan dana transfer untuk Jawa Tengah mencapai Rp48,8 triliun, dan Jatim Rp54,4 triliun.
BACA JUGA: Ridwan Kamil Duduk Berdampingan dengan Prabowo dan Meminta Maaf
“Ini karena jumlah kabupaten/kota di Jabar berbeda sedikit, yakni hanya 27, jika dibandingkan dengan Jateng 35, dan Jatim 38, hal ini berpengaruh pada besar-kecilnya dana transfer ke daerah. Oleh karenanya Jabar perlu dimekarkan. Idealnya dari 27, Jabar dimekarkan menjadi 40 kabupaten/kota,” ujarnya.
Emil menuturkan, saat ini jumlah desa di Jabar juga sedikit, yakni 5.312 dengan jumlah dana desa Rp5,9 triliun, Jateng mempunyai 7.809 desa dan mendapat dana desa sebesar Rp8,2 triliun, sedangkan Jatim terdiri dari 7.724 desa memperoleh Rp7,6 triliun.
Di Jateng dan Jatim, dana desa sudah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sosial ekonomi, sedangkan di Jabar karena jumlahnya relatif kecil masih difokuskan untuk irigasi dan infrastruktur jalan.
"Padahal jumlah penduduk Jabar ini sekitar 20 persen Indonesia. Ketika momentum pilpres, pileg, wilayah Jabar diperebutkan suaranya untuk kepentingan politik. Namun begitu pemilihan usai seakan dilupakan. Anggaran dari pusat ke Jabar itu belum mencerminkan keadilan," katanya.
Menurutnya, usulan Pemprov Jabar, pemekaran dilakukan sebanyak 21 kabupaten/ kota, akan tetapi usulan daerah otonom baru yang sudah memasuki prosedur final ada enam, yakni Garut Selatan, Bekasi Utara, Sukabumi Utara, Cianjur Selatan, Bogor Barat, dan Indramayu Barat.
Menurut Emil, akibat banyak daerah otonom baru (DOB) di luar Pulau Jawa yang gagal, Jabar jadi ketiban pulung. "Nyatanya DOB di Jabar itu berhasil semuanya, dari mulai Banjar sampai Pangandaran," katanya. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti