"Masa tugas Satgas TKI telah berakhir Desember 2011 lalu. Presiden SBY sebaiknya menyudahi masa tugas Satgas TKI dan tidak usah diperpanjang. Selain tidak diperlukan lagi, satu tahun keberadaan Satgas TKI hanya menjadi media pencitraan SBY," kata Rieke, dalam rilisnya di Jakarta, Senin (9/1).
Menurut Rieke, hal yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mengefektifkan dan optimalisasi kinerja kementerian yang ada dengan cara membangun koordinasi one country one team antar-kementerian dan lembaga, law enforcement, punish and reward terhadap pejabat-pejabat negara di kementerian dan lembaga terkait seperti BNP2TKI.
"Kalau menterinya tidak bisa kerja dan melakukan penyimpangan, tentu tidak bisa dipertahankan dengan pertimbangan kepentingan politik koalisi pendukung Presiden SBY," ujar politisi yang baru saja melahirkan anak kembar ini.
Lebih lanjut Rieke mengkritisi tanggung jawab Satgas TKI yang hingga kini tidak publisir secara transparan dan utuh kepada publik. Selama satu tahun bertugas, tidak ada laporan detail dan transparan soal penyelesaian kasus dan penggunaan anggaran negara.
"Kalau hasilnya hanya data TKI yang terkena vonis mati, seharusnya data seperti itu sudah ada pada kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenakertrans, BNP2TKI, Kemenlu, bahkan Kemenkum HAM dan Kepolisian," ungkapnya.
TKI, lanjutnya, butuh kehadiran negara sebagai pelindung bukan sebagai bagian dari pihak-pihak yang justru mempersulit TKI. "Pembersihan di seluruh level pemerintahan pusat maupun daerah, jadi kunci kehadiran negara dalam konteks tersebut," ujar Rieke.
Sebelumya Presiden SBY telah memperpanjang masa tugas Satgas TKI selama 6 bulan karena Presiden menilai kinerja Satgas luar biasa. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mobil Dinasnya Jarang Bergerak
Redaktur : Tim Redaksi